thejakartapost.com

Tragedi penusukan terhadap Wiranto yang terjadi pada 10 Oktober lalu menunjukkan keamanan mulai memburuk. Oleh karena itu, 30.000 personel keamanan dan panser dikerahkan di Jakarta. Tak hanya itu, mobil pemadam kebakaran dan ambulans juga disiagakan. Ketika dalam perjalanannya, Jokowi bersama pasukan pengamannya meninggalkan iring-iringannya untuk bersalaman dengan pendukungnya.

Presiden Jokowi memfokuskan pembahasan pidatonya pada ekonomi dan reformasi birokrasi. Pada saat pidato yang dilakukan pada saat sesi plenary di MPR, dia mengatakan bahwa pada 2045 orang Indonesia akan memiliki pendapatan per bulan sebesar 27 juta. Untuk mencapai tujuan tersebut efektifitas birokrasi pemerintahan mesti tinggi.

Pada saat pidato, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa apa yang dilaporkan oleh birokrat sering tak sesuai dengan yang dia temui di lapangan. Dia menganalogikan birokrasi Indonesia dengan sebuah aplikasi perpesanan. Saat menggunakan sebuah aplikasi perpesanan, seseorang akan mendapat pemberitahuan atau laporan ketika pesan yang dikirim sudah terkirim dan diterima oleh penerima. Hal tersebut menandakan tujuan yang dimaksudkan oleh si pengirim sampai pada si penerima. Pengiriman dan penerimaan pesan dalam aplikasi perpesanan ini juga bisa diterapkan dalam birokrasi. Program pemerintah yang dianalogikan sebagai pesan yang dikirim seharusnya dapat diterima dan dilaporkan oleh birokrat ketika program tersebut telah dilakukan, dan masyarakat harus merasakan dampak baiknya.

Birokrasi di Indonesia juga butuh perampingan. Sekarang Indonesia memiliki 34 kementerian dan 53 institusi negara. Namun hal tersebut patut disayangkan karena banyak kementerian dan lembaga negara memiliki fungsi yang tumpang tindih. Sebagai contoh, hal-hal yang berkaitan dengan PNS dikelola oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Beberapa lembaga tersebut dapat disatukan menjadi sebuah kementerian. Lembaga-lembaga yang memiliki fungsi yang tidak tumpang tindih akan mudah diperiksa. Selain menjauhkan birokrasi dari citra sebagai rutinitas yang monoton, perampingan birokrasi juga akan mengurangi penggunaan anggaran. Dengan kurangnya penggunaan anggaran, pemerintah dapat memberi Aparatur Sipil Negara gaji yang lebih sesuai sehingga kemungkinan korupsi juga akan semakin kecil.

Pemerintahan Jokowi pada periode kedua merupakan kesempatan terakhirnya untuk mengefisienkan dan memaksimalkan kinerja semua sektor untuk mencapai cita-cita dan kesejahteraan Indonesia. Dengan reformasi birokrasi, segala aktifitas dan agenda kenegaraan, khususnya kemajuan Indonesia dapat semakin cepat dilaksanakan. Semua pihak dalam masyarakat pasti sangat mengharapkan percepatan pencapaian kesejahteraan Indonesia melalui perampingan birokrasi. Hal ini juga memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi di negara ini.