Indonesiainside.id, Jakarta— Luhut Binsar Pandjaitan menjadi tokoh yang terakhir datang ke Istana Negara, Selasa (22/10) malam, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi jajaran kabinet barunya dalam pemerintahan periode kedua Rabu (23/10). Luhut menjadi jenderal ‘super’ dan menteri ‘segala urusan’ yang sempat dituding duta besar kehormatan China.

Sama halnya dengan tokoh-tokoh lain yang dipanggil Presiden Jokowi sejak Senin (21/10), Luhut datang dengan mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam. Ia tiba di halaman Istana Negara Jakarta sekitar pukul 19:00 WIB.

Setelah melambaikan tangan dan melemparkan senyum kepada awak media, mantan Menko Polhukam itu langsung menuju ruang tunggu khusus yang ada di dekat pintu masuk Istana Negara.

Setelah bertemu dengan Presiden, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengaku dihubungi oleh Istana sekitar pukul 18.30 WIB. Ia mengaku diajak diskusi selama sekitar 20 menit oleh Presiden untuk diberi tahu apa saja yang akan menjadi tugasnya dalam lima tahun ke depan dalam kabinet baru.

“Saya dipanggil Presiden, di-‘brief’ untuk tugas saya ke depan, nanti menangani mengenai maritim dan investasi,” kata Luhut.
Lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatera Utara, 72 tahun lalu, Luhut merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970 sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.
Suami dari Devi Simatupang itu masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1967 dan karir militernya banyak dihabiskan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat.

Purnawirawan Jenderal itu pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada 1999-2000 dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Bersama Presiden Jokowi, Luhut menduduki jabatan paling lama di pemerintahan dimulai dari Kepala Staf Presiden (2014-2015), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2015-2016) dan berlanjut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016-2019).

Kawal investasi
Di posisi yang baru, Luhut akan kembali menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau kerap disebut Menko Maritim. Namun, yang berbeda, nama kementerian itu akan mendapat bubuhan kata “investasi” sehingga kemungkinan besar Luhut akan ikut bertugas untuk ikut mengawal investasi.

Kemenko Maritim bertugas melakukan koordinasi atas empat kementerian di bawahnya, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata.

Kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Maritim merupakan kementerian strategis yang banyak mengundang investasi. Wajar jika kemudian Luhut kerap mengurus hal-hal yang kemungkinan membuat publik mengernyitkan dahi karena sektor maritim yang dianggap hanya identik dengan laut.

Namun, perubahan nomenklatur Kemenko Maritim bukan sekali ini terjadi. Di era Rizal Ramli, saat menjabat pada 2015-2016, kementerian itu berubah menjadi Kemenko Maritim dan Sumber Daya.
Kembali ke Luhut, di kabinet baru nanti ia diberi arahan untuk menyelesaikan masalah investasi di sejumlah bidang, umumnya di bidang-bidang di bawah koordinasi kementeriannya seperti industri petrokimia, program B20 dan B30 hingga perbaikan pengelolaan sumber daya mineral.

Presiden Jokowi, kata Luhut, memintanya agar masalah “refinery” dan petrokimia harus selesai dalam beberapa tahun ke depan. “Diminta saya langsung juga untuk membantu penanganan itu. Dan koordinasikan semua di jabatan yang diberikan Menko Maritim ditambah investasi, dan beberapa lain di bawahnya,” katanya.

Menteri segala urusan
Karena luasnya cakupan sektor di bawah koordinasi kementeriannya, Luhut kerap disebut menteri “super” karena mengurus segala urusan. Di media sosial, misalnya, ia kerap dihujat warganet karena pernyataannya yang kontroversial atau tidak sesuai dengan tupoksinya sebagai Menko Maritim.

Padahal, menurut Luhut sendiri, hal itu dilakukan sebagai upaya koordinasi dalam menyelesaikan tugas di bawah kewenangannya. Misalnya saja, urusan perhubungan di bawah koordinasinya yang harus diintegrasikan dengan kementerian lain. “Banyak kebijakan yang harus‎ dikoordinasikan, memang kita kerja tidak terintegrasi,” kata Luhut.

Ia juga kerap dikaitkan dengan China, bahkan sering disebut agen China karena selalu menghubung-hubungkan investasi di Indonesia dengan “Negeri Tirai Bambu” itu.
“Orang bilang, Luhut ini agen China. Ada lagi yang bilang saya Dubes Kehormatan China. Yang ngomong asbun (asal bunyi) saja,” katanya.

Menurut Luhut, Indonesia memiliki empat syarat khusus untuk investasi yang masuk ke dalam negeri, sehingga tidak sembarang menarik investasi asing masuk, termasuk yang berasal dari China.

Keempat syarat itu yakni teknologi yang ramah lingkungan, melakukan transfer teknologi, mendidik tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah bagi industri. “Orang selalu kritik saya semua China, semua China. Enggak. Kita punya ‘rule of thumb’ untuk investasi. Siapa saja mau dari bulan, dari mana, sepanjang teknologi yang dia bawa ramah lingkungan, first class, dan mendidik tenaga kerja lokal, silakan,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan teknologi transfer juga harus dilakukan melalui investasi. Demikian pula nilai tambah bagi industri yang diharapkan dari investasi.

“Buat kita kan yang penting ‘national interest’ kita. Buat saya pribadi, saya bilang ke Presiden, ‘Pak kita kan bicara national interest, sepanjang national interest kita bisa amankan, peduli amat dari mana pun (investasi)’. Ya kalau orang mau tembak saya biar saja. Saya hanya ingin mengabdi, membuat republik ini lebih bagus lagi,” kata Luhut.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik ide Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi penghubung perusahaan asuransi China memberi bantuan atas masalah BPJS Kesehatan.

“Ada pejabat sok jago panggil aja China, ini pejabat setiap ada masalah China lagi China lagi. Saya bilang pejabat tersebut berhak dapat gelar duta besar kehormatan Beijing, China di Jakarta,” kata Rizal Ramli.

Menurut Rizal, kerjasama tersebut memiliki potensi bahaya yang bisa mengancam kedaulatan nasional. Sebab, pihak perusahaan bisa dengan leluasa mengakses data masyarakat yang mengikuti BPJS Kesehatan.(*/Dry/Ant)