Pelaku industri alas kaki Indonesia tengah memutar otak agar tetap bisa efisien di tengah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terjadi tiap tahun. Baru-baru ini pemerintah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 8,51 persen untuk tahun 2020. Jumlah itu meningkat dibandingkan kenaikan UMP pada 2019 yang sebesar 8,03 persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakrie, mengungkapkan bahwa hingga saat ini setidaknya ada sebanyak 25 perusahaan alas kaki yang telah memindahkan (relokasi) pabriknya ke Jawa Tengah.
"25 industri alas kaki relokasi ke Jawa Tengah, kemarin menurut keterangan kepala dinas penanaman modal Jawa Tengah," ujar Firman ketika dihubungi kumparan, Minggu (20/10).
Firman menambahkan, sebagian besar perusahaan yang berpindah ke Jawa Tengah itu berasal dari Banten. Alasannya tak terlepas dari efisiensi. UMP di Banten pada 2019 sudah mencapai Rp 2.267.965, sedangkan Jawa Barat Rp 1.668.372 dan Jawa Tengah Rp 1.605.396.
"Sebenarnya sekarang relokasi dari Banten salah satu basis, 80 persen ekspor Banten, sekarang dari Banten mulai bergeser ke Jateng," kata dia.

Selain soal UMP yang lebih terjangkau, pihaknya menuturkan bahwa relokasi tersebut juga berkaitan dengan UMK sektoral yang terasa memberatkan. "Kalau di Banten UMK sektoral, sangat berdampak karena kita head to head Vietnam," ujarnya.
Karena itu, ia menilai relokasi pabrik ke Jateng itu menjadi alasan yang logis bagi para pengusaha untuk bisa melakukan efisiensi biaya produksi, khususnya biaya tenaga kerja. Hal itu perlu dilakukan agar industri alas kaki ini bisa bertahan.
"Memang mau enggak mau, industri alas kaki atau lainnya yang berorientasi ekspor harus bersaing dalam kompetisi global, alas kaki ekspor padat karya, bersaing dengan Vietnam dan Kamboja," tuturnya.
Menurut data Aprisindo, industri alas kaki mengalami tren penurunan hingga 12 persen pada semester I tahun 2019 ini. Pada 2018, ekspor alas kaki sempat menyentuh USD 5,1 miliar.

Di momen pemerintahan baru ini, ia mengharapkan agar pemerintah bisa lebih mengakomodir kebutuhan para pengusaha. Apalagi, industri alas kaki menjadi sektor yang diandalkan dalam mendongkrak ekspor Indonesia.
Beberapa hal yang menurutnya masih jadi pekerjaan rumah untuk diurusi pemerintah ialah soal birokrasi usaha seperti aspek perizinan, optimalisasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), hingga formulasi upah yang tepat untuk win-win solution antara pengusaha dan pekerja.
"Beban usaha bisa sharing, pemerintah ada jaminan sosial sebagai bentuk kesejahteraan tenaga kerja, jadi tidak hanya jadi hanya tanggung jawab pengusaha," pungkasnya.