Sejumlah pihak berkomitmen untuk mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mereka dengan tegas menyatakan akan mengawal proses pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar berjalan lancar.

Menurut pandangan mereka, HMI yang merupakan bagian dari komponen kebangsaan dan keislaman wajib mengawal bagaimana proses pelantikan ini berjalan lancar dan baik. Hal ini seperti kata Ketua Pengurus Besar HMI Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Akmal Fahmi

Mengenai UU KPK, HMI melihat perkembangan sekarang belum menunjukkan adanya kegentingan di bidang hukum. Karena itu, Presiden Jokowi tak perlu mengeluarkan Perpu.

Dikhawatirkan jika Perpu dikeluarkan nantinya justru akan membenturkan institusi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

Oleh sebab itu, HMI akan mengawal pelantikan Jokowi dan memilih untuk menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan judicial review ke MK.

Sikap politik HMI terkait dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta UU KPK sudah cukup tepat dan menunjukan kecerdasan mereka. Itulah ciri seharusnya dari insan cendekia yang mengedepankan kajian dan olah pikir.

Sependapat dengan HMI, kita harusnya memang mendukung pelantikan Kepala Negara ini dan tak perlu ikut provokasi sesat yang ingin menggagalkannya.

Indonesia adalah rumah kita bersama, jangan sampai kita rusak demi kepentingan politik jangka pendek. Mari kawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH. Maruf Amin.