Sumber : posting Facebook dari Tifauzia Tyasumma

Pak Presiden yth,

Perihal: BPJS

Feedback yang saya terima atas dua kali tulisan saya mengenai BPJS mencengangkan.

Beberapa Direktur Rumah Sakit kirim data dan fakta. BPJS hanya mampu bayar 5-10 % dari tagihan per Rumah Sakit. Hutang BPJS 20-800 Miliar per Rumah Sakit. Ada 3000 Rumah Sakit di Indonesia. Belum tunggakan ke Puskesmas dan Klinik Pratama.

Vendor-vendor teriak-teriak dan menggedor-gedor pintu Para Direksi menagih bayaran atas segala macam alkes yang digunakan. Peralatan medis modern yang harus dicicil mangkrak.

Bank-Bank menawarkan kredit Dana Talangan (dengan bunga tidak sedikit) kepada Rumah Sakit Rumah Sakit untuk membayar tunggakan. Rumah Sakit terpaksa menerima karena tidak tahan gedoran para vendor yang sudah macam Debt Collector tiap hari nongkrong di depan Kamar Direktur.

Dokter dan Petugas Medis sudah 7-8 bulan tidak dibayar jasa medisnya. Tetapi mereka terus bekerja 12 jam - 36 jam setiap hari dengan penuh dedikasi (kisah pilu ini yang tidak pernah digubris para pelanggan).

Gaji Karyawan Rumah Sakit dicari carikan dari kredit dan kadang kadang uang pribadi Direksinya yang sumbernya mungkin saja dari pegadaian sertifikat tanah Rumah Sakit atau BPKB mobil ambulans.

Asuransi-Asuransi kesehatan swasta menjerit karena Nasabah lari sebanyak 70% ke Asuransi Kesehatan Swasta Milik Negara dengan pelayanan seadanya. Padahal apabila tarip baru diberlakukan maka sebenarnya tak ada beda dengan tarip asuransi kesehatan swasta yang memberikan layanan jauh lebih profesional. Terjadi oligarki dan lama kelamaan akan BPJS akan menjadi BUMN monopoli tirani totalitarian seperti PLN.
PLN: Bayar atau pake lilin saja. BPJS: Bayar atau mati saja.

Hmmm....sedikit demi sedikit kepingan puzzle mulai terkuak sebenarnya.

Banyak teman-teman pemilik Rumah Sakit-Rumah Sakit kecil gulung tikar.

Lalu.....mulai bermunculan investor/funder yang berminat membeli Rumah Sakit Rumah Sakit yang gulung tikar itu. Hmm hmm..

Semua pihak jadi penunggak tertunggak dan ditunggaki jadinya ini?

Adakah yang tetap lancar jaya? Ada. Gaji Direksi dan Karyawan BPJS.

Saya cuma pesan kepada Pak Jokowi:

Satu.
Ganti Direksi dan rekrut profesional yang betul-betul jago bisnis Asuransi dan Keuangan. Dan jangan Dokter. Ngga ada hubungan bisnis asuransi dengan kecakapan Dokter. Walau ini bisnis Asuransi Kesehatan.

Dua.
Pailitkan BPJS. Bubarkan. Ganti Lembaga baru dengan terlebih dahulu siapkan sistem dan manajemen yang perfecto.

Tiga.
Kalau BPJS tetap mau diteruskan. Ganti undang-undangnya sehingga sistem kepesertaannya bersifat voluntary atau sukarela. Biarkan rakyat memilih mau ikut BPJS atau asuransi swata atau bayar biaya sakit secara out of pocket (bayar sendiri tanpa asuransi).
Agar Bisnis Asuransi Kesehatan baik yang dimiliki negara maupun swasta saling berkompetensi dalam kualitas pelayanan dan tidak menjadikannya jadi oligarki dan akhirnya monopoli dan memberikan layanan terbatas dan sewenang-wenang karena merasa jadi anak emas yang manja, bebas teguran dan tuntutan.

Salam hormat

Tifauzia Tyassuma
President AHLINA Institute
(Dokter dan Peneliti, Jakarta)

#AhlinaInstitute
#IndonesiaBergerak
#dr_tifauzia

Link: https://m.facebook.com/story.php?sto...&id=1612051100