Jokowi Janjikan Pemekaran Papua, Provinsi Nusa Utara Juga Minta Mekar

Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Daerah ini masuk sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Utara jika dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara
Presiden Joko idodo melalui Kementerian Dalam Negeri,membuka peluang untuk Cumiarkan dua daerah otonomi baru di kawasan Papua dan Papua Barat, pasca pertemuan antara Presiden dengan beberapa tokoh asal Papua dan Papua Barat.


Kemungkinan untuk pemekaran walaupun kebijakan moratorium juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumulo Selasa (15/10) kemarin, dimana dirinya menegaskan jika ada putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek yakni Cumiarkan dua Provinsi di Papua.


Kebijakan inilah yang membuat dorongan kuat agar Provinsi Kepulauan Nusa Utara di Sulawesi Utara kembali digaungkan. Sejumlah tokoh asal daerah nusa utara menyebutkan, urgensi Provinsi Nusa Utara juga sama dengan daerah Papua dan Papua Barat.



Tokoh Nusa Utara, Winsulangi Salindeho
Salah satu tokoh nusa utara yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Winsulangi Salindeho menjelaskan, salah alasan utama pemekaran Provinsi Nusa Utara adalah persoalan keamanan dan integritas masyarakat di wilayah tersebut.


"Nusa Utara di Sulawesi Utara adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Jaraknya sangat dekat dengan 3 daerah kepulauan ini. Berdasarkan hal ini, keamanan dan juga integritas masyarakat harus dijaga. Dan saya rasa, pemekaran akan bisa efektif untuk itu," kata Salindeho, Rabu (16/10).



Walaupun mengakui jika syarat untuk pemekaran provinsi belum terpenuhi karena Nusa Utara hanya ada 3 Kabupaten yakni Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sangihe dan Kepulauan Talaud, namun Politisi Partai Golkar ini bilang, harus ada perlakuan khusus untuk daerah di perbatasan tersebut.


"Memang jika mengacu pada syarat administrasi pembentukan daerah otonom, memang belum terpenuhi. Namun, jika melihat urgensi untuk keamanan dan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan diharapkan ada perlakuan khusus, agar pembentukan Provinsi Nusa Utara dapat direalisasikan," tutur Salindeho.


Mantan birokrat handal di Provinsi Sulawesi Utara ini menjelaskan, pemekaran dua Kabupaten dan Kota baru untuk memenuhi syarat pembentukan Provinsi, memang akan menambah anggaran. Namun, untuk wilayah perbatasan menurutnya, sangatlah layak karena banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.



"Intinya, jika Papua bisa, maka Nusa Utara yang merupakan wilayah perbatasan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama karena memang sangat layak, dimana muaranya adalah agar pengelolaan wilayah perbatasan lebih fokus, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI,” tutur Salindeho kembali.

https://kumparan.com/manadobacirita/...ar-1s43tYvtRvI


jd wilayah perbatasan aja minta mekar, Nusakambangan bisa minta donk, kan berbatasan ama Aussie