Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menemui Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibicarakan, termasuk kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Pertemuan berlangsung selama satu jam di Istana Negara, jelang akhir pekan lalu, Jumat (11/10/2019).

Prabowo mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bila diperlukan. Bahkan untuk mendorong ekonomi bisa tumbuh tinggi.

Untuk informasi, ekonomi di era Jokowi hanya tumbuh di kisaran 5%, stuck.

"Kami siap kalau diperlukan dan siap memberikan gagasan dan mendorong ekonomi tumbuh double digit (10% atau lebih). Kami siap membantu," ujar Prabowo.

Sebenarnya,janji Prabowo yang membantu Jokowi ini sudah diutarakannya sejak kampanye beberapa waktu lalu. Bersama Sandiaga Uno sebagai Cawapres, Prabowo yang maju jadi RI-1 berjanji membawa ekonomi tumbuh 8% terlebih dahulu.

"Prabowo memang sejak dahulu ingin pertumbuhan double digit. Tapi para ekonom yang membantu dia, termasuk saya mengingatkan, dalam 5 tahun ke depan, landasan ekonomi untuk take off 2 digit masih belum ada," kata Dradjad Wibowo yang pernah menjadi Tim Ekonomi Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga. 

Sayangnya, menurut Dradjad melihat rezim ekonomi seperti ini sangat kecil peluangnya. Walaupun, menurut Dradjad bukanlah hal yang mustahil membawa pertumbuhan ekonomi 10%.

"Bukan mustahil, tapi kecil peluangnya jika rezim ekonomi seperti ini. Dan syarat pertamanya, target pertumbuhan 8% harus bisa dicapai dalam periode 2019-2024. Itu non-negotiable. Jadi jelas perlu perubahan radikal dalam visi ekonomi Indonesia. Tidak hanya mengikuti buku teks IMF/Bank Dunia," paparnya.

Bagaimana caranya? 

Meningkatkan gairah ekonomi bisa melalui ekspansi fiskal. Sayangnya penerimaan negara saat ini terus terusan loyo. Bahkan Kepala BKPM Thomas Lembong menyebut terjadi kekurangan penerimaan pajak alias shortfall Rp 200 triliun tahun ini.

Salah satu cara menggenjot penerimaan adalah dengan mendongkrak tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB. Penerimaan tax ratio saat ini justru anjlok, jika dibandingkan dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Untuk rasio pajak dalam arti luas, pada akhir pemerintahan pak SBY mencapai 13,7% tahun 2015. Di masa pak Jokowi angkanya justru anjlok terus," ujar Dradjad.

Di samping itu, Dradjad mengungkapkan kalau terpilih menjadi Presiden RI, Prabowo dan Sandiaga Uno memiliki target untuk meningkatkan penerimaan tax ratio menjadi 16%. Meskipun pihaknya mengakui kalau meningkatkan tax ratio bukanlah perkara mudah.

"Harus diakui, menaikkan rasio pajak itu adalah pekerjaan yang amat sangat berat sekali. Ini karena basis pajak kita masih relatif rendah, antara lain karena kesadaran dan ketaatan pajak yang rendah. Oleh sebab itu, kita harus berani mengambil langkah terobosan dalam menaikkan basis pajak. Langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan Kurva Laffer."

Dradjad menjelaskan kalau Kurva Laffer ini diperkenalkan oleh Arthur B. Laffer, yang merupakan seorang ekonom Amerika Serikat dan pernah menjadi anggota Economic Policy Advisory Board dari Presiden Ronald Reagan. Perlu diketahui bahwa Kurva Laffer ini mengambil gagasan dan observasi dari Ibnu Khaldun. 

"Inti dari observasi Ibnu Khaldun itu adalah pada awal dinasti diperoleh penerimaan perpajakan yang besar dari tarif yang rendah. Pada akhir dinasti, penerimaan perpajakannya rendah, berasal dari tarif yang tinggi."

Menurut Dradjad, secara logika Kurva Laffer ini memungkinkan peningkatan basis dan tax ratio Indonesia. Terdapat lima alasan yang dianggap Dradjad logis sehingga pihaknya memilih Kurva Laffer untuk meningkatkan basis dan tax ratio Indonesia.

Berikut penjelasan lengkap Dradjad Wibowo, terkait lima alasan mengapa secara logika Kurva Laffer dinilai mampu meningkatkan tax ratio Indonesia:

Pertama, salah satu penyebab rendahnya basis pajak karena maraknya profit shifting (pemindahan keuntungan) oleh perusahaan ke negara, dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari Indonesia. Jika tarif pajak Indonesia dibuat kompetitif, mereka akan rugi melakukan profit shifting, karena, biaya transaksi, administrasi, kepatuhan dan lain-lain menjadi relatif mahal dibanding pajak yang dihemat.

Kedua, saat ini tarif pajak terlalu tinggi, sehingga para wajib pajak lebih senang ber-KKN dengan aparat pajak maupun hakim pengadilan pajak. Biaya menyogok mereka jauh lebih murah dibanding membayar pajak dengan benar.

"Jika tarifnya turun, buat apa menyogok lagi?" kata Dradjad.

Ketiga, melalui tarif yang rendah, kampanye kesadaran pajak bisa lebih efektif. Demikian juga dengan penegakan aturan perpajakan.

"Orang atau badan yang mampu tapi malas membayar pajak akan malu dengan kampanye itu. Sudah tarifnya rendah, kok masih ngemplang pajak. Berarti Anda memang kebangetan."

Di samping itu, negara juga mempunyai posisi psikologis yang lebih kuat untuk menegakkan aturan perpajakan, mulai dari intelijen pajak, pemeriksaan hingga tindakan hukum. 

Keempat, tarif pajak saat ini relatif kurang kompetitif, jika dibandingkan dengan negara tetangga. Drajad menyebutkan kalau tarif pajak negara tetangga lebih rendah tapi rasio pajaknya lebih besar dari Indonesia.

Kelima, penurunan tarif pajak yang optimal dapat memicu pertumbuhan penerimaan menjadi 6% atau lebih; "Jadi kue yang bisa dipajaki melalui PPh, PPN, pajak perdagangan, PBB, bea dan cukai akan membesar jauh lebih cepat."

Jika semua itu sudah dilakukan, maka peningkatan tax ratio kemungkinan bisa mencapai target. Namun, Dradjad juga mengakui kalau penerapan Kurva Laffer saja tidaklah cukup untuk meningkatkan tax ratio.

"Itu alasan logisnya. Tentu tidak cukup hanya mengandalkan Kurva Laffer saja. Perlu penerapan teknologi informasi secara masif di seluruh Indonesia sehingga lubang pajak bisa dikurangi. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap kasus yang inkracht, karena ada tagihan puluhan triliun di sini."

"Perlu penyederhanaan ketentuan umum dan prosedur perpajakan, agar masyarakat nyaman masuk ke sistem pajak. Perlu penguatan SDM pajak dan pengawasan internal, sehingga intelijen dan pemeriksaan pajak bisa lebih efektif. Perlu perlindungan fisik terhadap aparat pajak di daerah yang rawan. Perlu lebih mengefektifkan obyek pajak, termasuk dalam PBB," terang Dradjad.

"Banyak sekali memang pekerjaan rumahnya. Tapi ya harus dilakukan, jika ingin APBN kita lebih kokoh ditopang oleh rasio pajak yang meningkat," tandasnya.

Cara Lain Dongkrak Ekonomi

Pembenahan kebijakan yang anti-bisnis dan anti-pertumbuhan,

Pengusaha, menurut Dradjad mengeluhkan soal iklim bisnis Indonesia yang tidak begitu kondusif. Dradjad melihat ada satu industri yang sudah terlanjur berinvestasi cukup besar, namun sumber bahan bakunya tertahan karena izin tanahnya terganggu. "Kami akan perbaiki kebijakan pemerintah yang antibisnis dan antipertumbuhan, justru merusak pertumbuhan," kata Dradjad.

Dradjad juga merilis, perlu adanya keberpihakan di sektor pertanian dan pedesaan. 

Stimulus harus diberikan. Salah satunya memberikan insentif seperti bibit, pupuk, hingga akses perbankan yang lebih baik kepada para petani. Mereka juga akan memberikan insentif berupa stabilisasi harga-harga pangan sehingga para petani lebih untung. 

Stabilisasi harga pangan ini akan didorong melalui pemberian peran lebih signifikan bagi Badan Urusan Logistik (Bulog).Dana tambahan pun disiapkan agar Bulog dapat optimal dalam melakukan stabilisasi harga pangan. 

"Supaya ketika panen harga tidak terlalu rendah bagi petani, ketika paceklik harga tak terlalu mahal bagi konsumen," kata Dradjad. 

Adapun selanjutnya, proyek infrastruktur dialihkan ke pertanian dan pedesaan Pembangunan infrastruktur saat ini dianggap belum cukup tepat sasaran sehingga tidak memberikan multiplier effect yang signifikan. 

Porsi pembangunan infrastruktur dialihkan ke pertanian dan pedesaan. Sehingga diharapkan dapat memberikan efek ekonomi yang lebih baik. "Ini akan meningkatkan tingkat pertumbuhan dan ekuitas," kata Dradjad.

Selain itu ada cara lain tambahan dengan meningkatkan sektor pariwisata hingga insentif bagi para investor lebih jauh.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...i-meroket-10/1