Sempat diwarnai dengan kerusuhan pasca penetapan pemenang Pemilu Presiden yang lalu, nyatanya kondisi politik Indonesia kembali membaik. Hal itu juga tak lepas dari pertemuan kedua tokoh politik yang sebelumnya bertarung pada Pilpres lalu. Kini, tahapan pemilu tahun 2019 telah memasuki babak akhir. Setelah pelantikan anggota DPR tingkat pusat pada 1 Oktober yang lalu, kini giliran pelantikan dan pengambilan sumpah kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019 - 2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang.


Image Source

Jika pada pelantikan Presiden pada tahun 2014 yang lalu, yang juga merupakan pelantikan Jokowi untuk pertama kalinya menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia diwarnai dengan pesta rakyat, untuk pelantikan tahun ini masih gambling.Mengingat saat ini Presiden Jokowi yang merupakan presiden petahana tengah galau diantara dua pilihan terkait dengan revisi undang - undang KPK yang menarik perhatian publik. Membiarkan revisi UU tersebut di undangkan karena desakan partai politik yang mengusungnya, atau menerbitkan Perppu KPK karena dorongan dari banyak pihak, termasuk dari masyarakat umum dan mahasiswa. Mengingat penguatan KPK merupakan salah satu janji politik Jokowi saat kampanye yang lalu dan itu wajib ditunaikannya.

Selain janji penguatan KPK, masih banyak lagi janji yang harus segera ditunaikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih paska pelantikan nanti. Meski pada saat masa kampanye banyak sekali janji - janji yang dilontarkan, namun alangkah baiknya ada skala prioritas. Ada janji yang harus segera ditunaikan karena sudah sangat urgent. Apa saja itu?

Penegakan Sistem Hukum.

Salah satu poin janji Jokowi yang sangat diharapkan oleh masyarakat umum adalah adanya penegakan hukum diberbagai bidang. Hukum sudah seharusnya menjadi panglima tertinggi di negeri ini, tak peduli siapapun dia. Hukum harus membela yang benar, bukan membela yang bayar, apalagi membela kelompoknya. Hukum harus tegak ke semua arah, bukan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jika hukum sudah berjalan baik, maka hal lain juga akan baik. Tidak akan ada lagi kita temui orang main hakim sendiri jika masyarakat sudah punya legitimasi yang tinggi terhadap sistem hukum yang berjalan.

Pembangunan 5 Juta Rumah.

Berdasar data yang ada, saat ini sebanyak 11,4 juta jiwa masyarakat Indonesia masih belum memiliki rumah tinggal sendiri. Jumlah tersebut tentu akan selalu bertambah setiap tahunnya, salah satunya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk itu sendiri. Melihat dari banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah, janji pembangunan rumah selalu menjadi janji yang cukup seksi. Dan oleh karenanya, janji ini sebaiknya segera ditunaikan. Pembangunannya sebaiknya lebih diutamakan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah dan merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya terpusat di kota - kota besar saja. Dalam hal pembiayaan juga dimudahkan meski tetap sesuai dengan aturan.

Benahi BPJS.

Meski sudah berjalan beberapa tahun belakangan, nampaknya hingga kini BPJS, terutama BPJS Kesehatan belum menemukan sistem yang pas agar bisa berjalan dengan baik. Sistem yang digunakan saat ini masing bolong dimana - mana. Mulai dari banyaknya peserta yang menunggak yang berakibat pada defisit, akhirnya berhutang pada rumah sakit, dan ujungnya rumah sakit menghentikan layanan bagi peserta BPJS. Bagai benang kusut yang tak terurai. Tugas pemerintahan Jokowi di periode kedua ini adalah menyelesaikan sengkarut dalam tubuh BPJS Kesehatan tersebut, agar tak semakin banyak masyarakat yang dirugikan akibat sistem yang masih amburadul.

Permasalahan Tenaga Kerja.

Kala mencalonkan diri sebagai Presiden periode kedua, Jokowi memberikan banyak janji terkait dengan tenaga kerja. Salah satunya kartu prakerja yang oleh sebagian orang dipelintir sebagai "pengangguran digaji". Meski pada kenyatannya maksud dari kartu tersebut adalah memberikan insentif bagi orang yang mau dilatih di lembaga pelatihan kerja agar bisa siap kerja. Meski tujuannya baik, namun itu saja belum cukup, penambahan lapangan pekerjaan, revisi undang - undang ketenagakerjaan terutama dalam hal outsourching yang banyak merugikan tenaga kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja, penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah.


Image Source

Sebenarnya masih cukup banyak hal - hal yang harus segera ditunaikan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin paska pelantikan 20 Oktober mendatang. Pekerjaan rumah Jokowi yang hingga diujung pemerintahan periode pertama belum terselesaikan, sebaiknya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan rencana - rencana lain. Penguatan KPK, pemilihan kabinet secara proporsional dan profesional, dan sederet persoalan lain yang harus segera diselesaikan. Ingat pak, meski Bapak diusung oleh partai politik, tapi Bapak dipilih oleh rakyat, bukan oleh partai politik. Harapan kami ada di pundakmu, pak.