Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku usaha menilai faktor utama yang membuat investor asing berpikir dua kali untuk investasi di Indonesia adalah kurangnya kepastian hukum dari pemerintah.

"Masalahnya kenapa (investor) enggak mau masuk ke Indonesia? Karena tidak ada kepastian hukum," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Jhonny Darmawan dalam Diskusi FGD Non Tariff Measures Sebagai Instrumen Perlindungan Industri Dalam Negeri di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Ia berpendapat kepastian hukum menjadi sangat penting dalam menarik investor asing untuk menanam modal. Pasalnya, kepastian hukum dapat meyakinkan dan menjamin keberlangsungan usaha para investor di Indonesia.

Jhonny mencontohkan investor asing sebelumnya telah dijanjikan akan mendapat insentif jika menanamkan investasi di Indonesia. Namun, dalam implementasinya selama kurun waktu 5-6 tahun tersebut investor kerap mendapatkan masalah dengan kepastian hukum. Masalah berkaitan dengan insentif yang diberikan pemerintah.

"Sekali dikasih insentif, insentif, sampai 5-6 tahun lanjutnya enggak dikasih (insentif)," ujarnya.



Selain kepastian hukum, ia berpendapat Indonesia juga masih memiliki biaya produksi yang besar. Hal itu diakibatkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

"Dari 180 juta tenaga kerja Indonesia, 80 persen itu status pendidikan akhirnya SD dan SMP," ucap Jhonny.

Tak ayal, mengutip data Bank Dunia, dari 33 industri China yang direlokasi tidak satu industri pun yang masuk ke Indonesia. Tercatat, 23 industri direlokasi ke Vietnam. Sementara 10 sisanya, terpecah masuk di negara-negara ASEAN lain, seperti Thailand, Myanmar, Malaysia dan Kamboja.

"SDM masih tidak produktif, itu yang harus dibenahin. Enggak mungkin kita (Indonesia) bersaing (kalau tidak dibenahi)," imbuhnya.

Ke depan, sambung ia, pemerintah perlu fokus meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mengerek produktivitas dari sektor industri di Indonesia dan mendorong investor untuk menanam modal.

Menurutnya, terdapat dua pilihan bagi pemerintah untuk mengembangkan SDM. Dalam jangka pendek adalah vokasi dan jangka panjang adalah pengubahan kurikulum."

Kendati demikian, lanjutnya, vokasi pun dinilai belum sejalan dengan fokus program industri 4.0 dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Problem kepastian hukum dinilai masih menjadi kendala utama bagi Indonesia untuk menarik minat investor asing di sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan Indonesia menjadi negara paling lengkap untuk pengembangan industri sebab didukung kekayaan sumber daya alam dan populasi besar. Investor, katanya, akan sulit untuk menolak masuk ke Indonesia dengan potensi yang ada.

Namun, dia menilai kenyataannya Indonesia kalah menarik dibandingkan sejumlah negara lain, terutama Vietnam, di mata investor.

"Tapi kenapa [investor] tidak mau masuk? Sebab tidak ada kepastian hukum," katanya dalam focus group discussion bertajuk Non-Tariff Measures Sebagai Instrumen Perlindungan Dalam Negeri, di Jakarta (10/10/2019).

Dia mengatakan peningkatan arus investasi ke sektor manufaktur itu penting sebab Indonesia dihadapkan pada problem lain, yakni middle income trap.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap Standarisasi dan Produktivitas Kadin A. Aziz Pane mengatakan masuknya investasi asing penting lantaran membuka lapangan kerja. Apalagi, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia ke depan bakal semakin banyak.

“Jangan sampai potensi itu justru berbalik menjadi masalah ke depan. Bayangkan kalau tidak ada perubahan, tenaga kerja muda itu akan menjadi masalah, seperti di Afghanistan," ujarnya.

Aziz mengatakan bahwa pemerintah dengan kabinet baru yang akan ditetapkan dalam waktu dekat mesti memikirkan solusi agar mampu lebih menarik investor di sektor manufaktur.

Wah PRnya makin banyak,
- Kepastian Hukum
- Ijin Usaha yang berbelit
- Soal Insentif (pajak, upah dll)
- Produktivitas Tenaga Kerja
- Kurikulum Pendidikan tak sejalan dengan dunia pekerjaan

Indonesia masuk middle income trap