JAKARTA - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati melihat penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang tadi sebagai aksi terorisme.

Karena berhasil mengambil perhatian masyarakat dan menyampaikan pesan terornya. Karena itu, SOP (standard operational procedure) harus dievaluasi dan ditingkatkan kembali. Terlebih, sebentar lagi akan ada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di mana banyak pejabat negara dan tamu kenegaraan dari berbagai negara akan hadir. (Baca juga: Penikam Wiranto Menggunakan Senjata yang Disebut Kunai)

"Semua itu tentu standar operasinya sudah dilengkapi bahkan ukuran standar internasional. Tetapi, dengan adanya berbagai kejadian seperti ini kita harus evaluasi tentunya. Apakah yang kurang, apakah deteksi dini ketika pelaksanaan acara itu terjadi, atau apa? Kita harus evaluasi SOP-nya. Kendati itu sudah dilengkapi dengan standar internasional," kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu, Kamis (10/10/2019) malam.

Baca Juga:

• Usai 3 Jam Jalani Operasi, Wiranto Dipindah ke Ruang ICU RSPAD
• Bertemu SBY, Jokowi Akui Bahas Koalisi dengan Demokrat
• Wiranto Diserang, Ketua MPR Minta Pejabat Negara Lebih Berhati-hati

Nuning menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan pejabat negara di antaranya, deteksi dini dimana itu menjadi hal yang utama. Kedua, tim advance menjadi sesuatu yang wajib. Dan ketiga, mengingat makin suburnya radikalisme di Tanah Air, maka sudah seharusnya antara pejabat negara dan masyarakat yang baru dikenal diberikan jarak.

"Jadi sebenarnya, radius seberapa meter harus tidak boleh terlalu dekat dengan masyarakat juga yang kita tidak begitu kenal," kata mantan anggota Komisi I DPR itu. (Baca juga: Detik-detik Wiranto Diserang Orang Tak Dikenal di Pandeglang)

Menurut Nuning, memang ada perbedaan pengamanan masing-masing pejabat negara yang dibedakan berdasarkan levelnya. Namun, dari insiden penyerangan Wiranto ini, ada pesan yang harus dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi untuk perbaikan pengamanan terhadap pejabat negara ke depannya.

"Oleh karenanya, apalagi akan ada pelantikan itu harus ditingkatkan pengamanan Presiden, Wakil Presiden, menteri dan setingkat menteri. (Karena) Pesan yang terkandung dalam penikaman ini apa. Ini saya saya golongkan ke dalam terorisme karena ini pengambilan atensi dari masyarakat karena terrorizing sendiri adalah mengambil atensi dari pihak lain agar pesan-pesannya tersampaikan," tanbahnya.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...kan-1570719427

---

Kumpulan Berita Terkait :

- SOP Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi dan Ditingkatkan

- Pakar Hukum Sebut Jika Terbitkan Perppu KPK, Presiden Langgar UUD

- PBNU Putuskan Muktamar ke-34 NU Digelar di Lampung