Jakarta - Perekonomian Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya dominasi kaum kapitalis kroni. Semakin besarnya konglomerasi menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah.

Perekonomian Indonesia khususnya di dunia usaha masih didominasi segelintir pihak. Persoalan ini setidaknya menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah ke depannya.

Hal itu ditulis oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta dalam bukunya yang berjudul Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran

Dalam bukunya yang berjudul, Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran, Arif Budimanta, menjelaskan bahwa menurut Indeks Kapitalisme Kroni versi The Economist pada 2016 Indonesia berada di urutan ketujuh.

"Ada lonjakan kekayaan para miliarder yang mempunyai hubungan erat dengan penguasa," kata Arif dalam bukunya.

Hal itu bermuara pada praktik kartel, monopoli dan lobi-lobi bisnis. Praktik ini sering dilakukan oleh pengusaha yang melibatkan aparat negara. Beberapa sektor bisnis yang yang syarat terjadinya kartel adalah telekomunikasi, industri berbasis sumber daya alam, real estate, konstruksi dan pertanahan.

Bukti lainnya yang dijabarkan untuk mengkonfirmasi dominasi sekelompok pihak terhadap ekonomi terlihat dari data LPS. Pada Maret 2018, tercatat sebanyak 1% penabung menguasai nominal hingga 57% tabungan di Indonesia yang mencapai Rp 3.280 triliun.

Selain itu hanya sedikit perusahaan yang menguasai beberapa industri. Indikasi oligarki terlihat dari data bahwa 48 grup konglomerasi keuangan menguasai hampir 67,25% atau Rp 3,63 triliun dari total aset sistem jasa keuangan yang mencapai Rp 5.893 triliun pada Juni 2017.

Tak hanya itu, dalam buku ini juga menjabarkan Laporan Credit Suisse 2018 yang menyebutkan bahwa 1% rumah tangga terkaya Indonesia menguasai 47% kekayaan nasional. Lalu 10% penduduk terkaya menguasai 57% kekayaan nasional.

Selain itu, Penelitian Megawati Institute di 2018, yang juga merupakan wadah bernaungnya Arif, menemukan bahwa selama periode 2008 hingga 2018, laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di RI empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2008 total kekayaan 40 orang terkaya Indonesia senilai US$ 21,14 miliar, kemudian meningkat menjadi 121,925 miliar pada 2018.

Bahkan laju pertumbuhan kekayaan orang terkaya di Indonesia 10 kali lebih cepat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belasan tahun Indonesia memang mampu menurunkan angka kemiskinan. Namun hal itu tak mampu berimbas besar pada rasio ketimpangan atau gini ratio.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio pada 2004 berada di level 0,32. Kemudian terus meningkat hingga 2014 berada di posisi 0,41. Setelah itu cenderung menurun hingga pada 2018 berada di posisi 0,39.

Menurut Arif Budimanta, dalam bukunya yang berjudul Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun bisa mengurangi kemiskinan dan mendorong perkembangan kelas menengah. Sayangnya selama itu juga ternyata menguntungkan 20% penduduk terkaya.

"Sisanya tertinggal dalam mengakses dan menikmati hasil pembangunan," tulis Arif.

Kelompok miskin maupun kaya secara nyata menikmati peningkatan pengeluaran. Namun peningkatan pengeluaran tidak merata untuk seluruh kelompok masyarakat.

Arif menilai ketimpangan dari sisi pendapatan akan lebih buruk. Alasannya bukan karena si kaya semakin kaya dan si miskin makin miskin, tapi lantaran orang miskin semakin boros yang membelanjakan hampir seluruh pendapatannya, sedangkan orang kaya lebih memilih menabung atau berinvestasi.

Bagi penduduk kelas bawah pendapatan mengalami penurunan jika kenaikan inflasi tak terkendali. Sehingga juga berimbas pada penurunan konsumsi.

https://m.detik.com/finance/berita-e...aktu/3/#search

Mengapa demikian