alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Tafsir liar amandemen UUD 45
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d9be5afb840884ff076af8d/tafsir-liar-amandemen-uud-45

Tafsir liar amandemen UUD 45

Tafsir liar amandemen UUD 45
Para pimpinan MPR periode 2019-2024 terpilih, tengah memimpin Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Tugas cukup berat sepertinya dibebankan kepada para anggota MPR periode 2019-2024 oleh para pendahulu di periode sebelumnya. Setidaknya ada dua pekerjaan rumah yang diberikan para senior mereka.

Yakni melakukan perubahan atas Pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) dan pembentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dua tugas ini kemudian menggelinding menjadi bola liar.

Misalnya saja soal perubahan Pasal UUD 45. Beleid itu berisi tiga ayat yang menjadi tugas MPR. Pertama, kewenangan mengubah (amandemen) dan menetapkan UUD 1945. Kedua, melantik serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.

Amandemen UUD itu kemudian ditafisrkan cukup liar sejumlah kalangan. Termasuk salah satunya adalah soal mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden yang saat ini menggunakan format maksimal 2x5 tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) MPR, Johnny G. Plate. Menurut Johnny, dalam mengamandemen UUD 1945, harus dilakukan secara komperhensif--dan soal masa jabatan tadi salah satu di antaranya.

Johnny mengklaim usulan perubahan masa jabatan itu muncul dari masyarakat. Kata dia, ada yang menyarankan agar masa jabatan presiden menjadi 1x8 tahun, 3x4 tahun, atau 3x5 tahun. Tujuannya, agar terjadi pembangunan yang berkelanjutan.

"Konsistensi pembangunan juga terikat dengan eksekutifnya. Masa jabatan presiden juga berhubungan, perlu didiskusikan semuanya," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), seperti yang dikutip dari Tempo.co.

Johnny tak menjelaskan secara detail maksud penambahan atau pengurangan masa kerja presiden tersebut. Namun, karuan hal ini ditentang sejumlah pihak.

Tidak perlu jauh-jauh, dari sesama anggota majelis saja, pertentangan itu dikemukakan. Salah satunya dari Wakil Ketua MPR 2019-2024, Ahmad Muzani, Fraksi Gerindra. Muzani menegaskan masa jabatan seorang presiden harus dipatok selama dua periode.

"Saya sangat setuju masa jabatan presiden harus dipatok maksimal dua periode," kata Muzani, dalam CNN Indonesia.
Kembali dipilih MPR
Sebelumnya, tafsir pada revisi Pasal 3 UUD 45 ini mengarah pada cara pemilihan presiden. Bambang "Bamsoet" Soesatyo, yang pada periode 2014-2019 menjabat sebagai Ketua DPR dan periode ini memimpin MPR, mengatakan bahwa mekanisme pemilihan presiden dikembalikan seperti dahulu.

Dahulu pemilihan presiden dilakukan dalam rapat--atau entah voting--oleh MPR. Mekanisme ini pernah digunakan Indonesia setidaknya pada masa orde baru dan sekali pascareformasi 1999.

"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR?" kata Bambang, Jumat (9/8), seperti yang dikutip dari kompascom.

Bambang mengatakan, ia mendapat pertanyaan dan usulan dari publik terkait hal ini. Mekanisme pemilihan presiden seperti itu, katanya, bisa mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Pun, alasannya, agar tidak terjadi kerumitan seperti Pemilihan Presiden 2019, yang menyebabkan polarisasi kuat di tengah masyarakat antarkedua kubu. "Ini pertanyaan publik. Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja," ucapnya lagi.

Atas usulan ini, Anggota MPR 2019-2024 dari Fraksi Gerindra lainnya, Andre Rosiade, mengatakan bahwa partainya menolak mentah-mentah usulan itu.

"Kalau kami Gerindra jelas kebijakan Pak Prabowo (Subianto/Ketua Umum Partai Gerindra) dari awal, pemilihan Presiden dilakukan secara langsung. Itu sudah sikap final Partai Gerindra," ujar Andre.

Oleh karena itu, Gerindra menginginkan bahwa amendemen UUD 1945 yang dilakukan terbatas pada memasukkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Gerindra tak ingin amendemen itu justru juga menyentuh pasal lain.
Kembali ke Orde Baru
Rencana memasukkan GBHN dalam UUD 45 sendiri dinilai sejumlah kalangan bakal menjadi bola liar--seperti perubahan Pasal 3 UUD 45. Itulah yang dikatakan oleh Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti.

Bivitri mengibaratkan isu GBHN sebagai kotak pandora. Isu ini, kata dia, akan memantik kebangkitan kembali warisan Orde Baru yang telah ditinggalkan usai reformasi.

Dia mengingatkan pada era Orde Baru, GBHN merupakan mandat dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara kepada presiden. Presiden bisa dicopot MPR jika dinilai menentang GBHN.

Dan, konsep GBHN tersebut sudah tidak relevan. Sebab posisi MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi negara di atas presiden. "Jadi mandat apa yang harus diberikan MPR? Jadi tidak relevan dalam konteks hukum tata negara," ucapnya.

Sebenarnya, baik amandemen UUD 45 maupun memasukkan GBHN, ditanggapi sinis oleh sejumlah pihak, tak hanya Bivitri. Termasuk di antaranya adalah Mahfud MD, mantan Ketua MK.

"Sejak kapan pun (amandemen UUD 1945) tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Kita sudah amandemen berkali-kali," kata Mahfud.

Indonesia memang bukan tak pernah mengamandemen UUD 45. UUD telah diamandemen sejak tahun1945, melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden Nomor X.

Tahun 1950, UUD kembali diamandemen dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Setelahnya, UUD kembali diamandemen setiap setahun sekali, selama 1999 sampai 2002.

Namun, menurut Mahfud, setiap kali UUD 1945 diamandemen, ada saja pihak yang tidak puas. "Oleh sebab itu kalau nanti diamandemen lagi, ya besoknya pasti ada orang tidak puas lagi," ujar dia.
Tafsir liar amandemen UUD 45


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...andemen-uud-45

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Tafsir liar amandemen UUD 45 Tersangka persekusi terhadap relawan Jokowi jadi 11 orang

- Tafsir liar amandemen UUD 45 Pelaku penembakan mahasiswa di Kendari belum terungkap

- Tafsir liar amandemen UUD 45 Ancaman untuk penunggak BPJS: tidak bisa buat SIM hingga KPR

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di