Jakarta - PDIP dikabarkan mengincar posisi pimpinan Komisi III dan akan menempatkan eks Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly, sebagai ketua komisi. Apa kata PDIP?

"Infonya Pak Yasonna... ya kalau nanti jadi menteri lagi piye? Lah iya, kalau jadi menteri lagi gimana? Kita kan nggak tahu, kita nggak tahu lapangannya kayak apa, kita nggak tahu. Kalau hari ini kan asumsi-asumsi, kan begitu," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Saat dimintai konfirmasi apakah benar PDIP mengincar Komisi III, Bambang menyebut hal itu bergantung pada aksentuasi atau penitikberatan pilihan tiap fraksi di DPR. Bambang juga menyebut fraksinya tengah melakukan brainstorming untuk menentukan komisi mana yang menjadi incaran mereka.

"Kalau kita bicara brainstorming, maka 2024 itu pasti akan semua berorientasi pada elektoral. Kalau itu kekuatannya pada elektoral, maka komisi-komisi yang itu terkait dengan kementerian elektoral tentu akan menjadi favorit," ujarnya. 


Bambang mencontohkan komisi yang berpotensi menjadi favorit PDIP adalah Komisi IV yang membidangi pertanian dan kehutanan, Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial, serta Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

"Misalnya Komisi X, misal Komisi IV, Komisi VIII, itu justru menjadi perhatian karena hal tersebut terkait dengan elektoral, kan begitu. Nah, itu namanya baru brainstorming. Bahwa brainstorming apakah kemudian menjadi sebuah keputusan, tentu masih dalam tahapan proses lagi," jelas Bambang. 


"Jadi kalau misalnya kita bicara kartu-kartunya Pak Jokowi, kan nggak bisa tidak, itu kan berlanjut, dan itu berarti di Komisi X, sebuah komisi yang sesungguhnya bukan termasuk komisi favorit, tapi kalau ke 2024 jadi favorit dong. Makanya kan terfavorit dan tidak favorit tergantung dari aksentuasi atau skala prioritas dari fraksi yang masing-masing," imbuhnya.

Meskipun demikian, Bambang tak ingin disebut bahwa PDIP mengincar ketiga komisi yang menurutnya favorit itu. Menurutnya, tak perlu tergesa-gesa dalam memutuskan.

"Kalau bahasanya mengincar sih belum, karena itu harus diputusin. kenapa tergesa-gesa, jawaban kita. Karena kalau toh itu dibentuk pun, hari ini belum ada mitra kerjanya," ucap Bambang. 


Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, PDIP sebetulnya mendapatkan jatah empat ketua dan 14 wakil ketua di AKD. Menurutnya, jumlah itu berlebihan dan PDIP disebutnya akan menghibahkan posisi wakil ketua kepada fraksi lain.

"Ketuanya ada empat, kalau proporsional kalau ini kan gampang nggak ada ribut. PDIP (AKD) ketuanya dapat empat, wakil ketua dapat 14. Kelebihan dong. Jadi kita nanti pasti menghibahkan wakil ketua. Ya mbuh (tidak tahu dihibahkan ke siapa), kok takon aku (kok tanya saya)," pungkasnya. 


sumur