Pansus Pemindahan Ibu Kota Selesaikan Rekomendasi, Ini Hasilnya

DPR membentuk panitia khusus (pansus) merespons surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemindahan ibu kota. Pansus DPR meminta pemerintah memperdalam kajian pemindahan ibu kota tersebut.

"Kita memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kita dari berbagai fraksi-fraksi minta untuk diperdalam lagi kajiannya, kemudian melengkapi dengan perbandingan-perbandingan," kata Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Amali menyebut pansus telah mengundang dan berdiskusi dengan instansi yang terkait pemindahan ibu kota. Ketua Komisi II DPR itu juga mengatakan pihaknya telah datang langsung ke lokasi calon ibu kota baru.

"Kita undang instansi atau sektor yang terkait dengan itu, dan kemudian kita minta penjelasan dari semua menteri yang terkait. Setelah itu kemudian kita datang lokasi. Di samping itu juga kita undang Gubernur DKI untuk memastikan kalau jadi rencana itu akan seperti apa DKI ini," ujar Amali.

"Selanjutnya, fraksi-fraksi memberikan pandangannya terhadap penjelasan pemerintah itu. Itulah yang menjadi dasar rekomendasi dari DPR yang sebentar lagi Ketua DPR akan menjawab surat dari Presiden itu dengan dasar rekomendasi yang dari kita," lanjut dia.

Menurut Amali, fraksi PKS menyatakan keberatan dengan rencana pemindahan ibu kota ini. Selain itu, sejumlah fraksi meminta agar kajian itu diperdalam.

"Memang ada yang keberatan itu dilakukan sekarang, yakni PKS. Kemudian ada yang minta diperdalam itu sekitar delapan fraksi. Kemudian, posisi Gerindra itu jangka panjang, banyak hal yang diminta untuk sebagai prasyarat kalau kita mau pindah itu banyak hal yang harus dipenuhi. Termasuk yang saya bilang tadi, termasuk perbandingan-perbandingan," tuturnya.

Amali menegaskan jika pansus hanya bertugas menyusun rekomendasi. Langkah selanjutnya ia serahkan kepada pemerintah.

"Jadi begini, kita hanya menyampaikan rekomendasi. Silakan pemerintah menyikapi rekomendasi dari DPR itu bentuknya seperti apa, sekarang ada di pemerintah. Kita serahkan kepada pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Amali menjelaskan jika pansus belum pada posisi mengambil keputusan setuju atau tidak soal rencana pemindahan ibu kota. Ia kembali menegaskan jika tugas pansus hanya memberikan rekomendasi.

"Jadi surat Presiden itu bukan minta persetujuan. Sekali lagi, surat Presiden itu cuma menyampaikan kajian dan kajian itu oleh DPR dibentuklah pansus. Pansus itu menghasilkan rekomendasi. Di publik ada pemahaman yang salah seolah-olah ini setuju (atau) tidak setuju. Belum, belum sampai kesana," ucapnya.

Masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir hari ini. Kajian pansus soal pemindahan ibu kota akan disebut akan dilanjutkan oleh pansus di DPR periode yang baru.

"Oh ya, DPR yang baru. Misalnya nanti pemerintah sudah masuk dengan naskah akademik dan lain sebagainya, monggo, silakan. Sekarang DPR sudah selesai mempelajari kajian pemerintah, kita kembalikan lagi dalam bentuk rekomendasi ke pemerintah, silakan pemerintah menindaklanjutinya dengan apa, kita serahkan ke pemerintah," pungkasnya.
sumber

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Jalan terus!
Mau menunggu sampai langit runtuh? Kajian akademik bisa disusun. Jika niat telah ada, tak perlu ragu untuk melangkah.

Ini bukan soal siapa yang menjabat Gubernur Jakarta sekarang. Tak penting itu. Biarkan dia merengek kedepannya Jakarta minta diperhatikan. Memangnya hanya Jakarta yang butuh perhatian? APBD paling besar koq takut statusnya berubah.

Persiapkan revisi UU, terutama soal status Jakarta.
Biarkan Jakarta jadi pusat bisnis. Biarkan Jakarta membangun dirinya sendiri.

Soal pertahanan keamanan toh sudah ada kajian dari Mabes TNI, berapa yang akan diboyong kesana. Apa saja yang dibutuhkan untuk tingkat ideal pertahanan negara. Justru TNI akan semakin mudah bergerak kesana kemari.

Masalah kebakaran lahan gambut bisa dengan cepat diatasi andai Ibukota dipindah ke Kalimantan. Tak perlu menunggu koordinasi lebih lama.

Masalah penolakan dari fraksi-fraksi di DPR terutama PKS, jelas politis, sebab Jakarta adalah basis PKS sekarang ini. Jika ibukota dipindah, maka Jakarta bukan lagi menjadi barometer politik nasional. Tapi minimal politik identitas akan tersingkir dengan sendirinya.

Soal rengekan Gubernur Jakarta sekarang yang meminta Jakarta tetap diperhatikan oleh pusat setelah Jakarta dicabut statusnya sebagai ibukota, anggap saja rengekan anak kecil yang semua mainannya diambil. Karena terlalu tergantung pusat, seharusnya Jakarta bisa membenahi diri sendiri. Jangan lagi nanti kerjaan PU pusat dianggap hasil kerja Pemprov.

Masalah banjir, toh waduk pengendali banjir masih tetap berjalan pembangunannya. Semua rakyat Jakarta tahu itu pekerjaan PU Pusat. Jadi kalau ingin diklaim, ya silakan saja berkaca.

Cuma warga Jakarta cengeng yang menolak Ibukota pindah. Padahal segala urusan bisnis mereka tak terusik sama sekali dalam hal ini.

Lanjutkan saja.