Menolak UU KPK Secara Bijak

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Menolak UU KPK Secara Bijak

pannotia.server

30-09-2019 16:04

Menolak UU KPK Secara Bijak

Belakagan ini negara kita dihebohkan dengan berbagai kejadian. Belum lagi masalah Papua selesai, kini muncul gelombang demonstrasi dari adik-adik mahasiswa, pelajar hingga para emak-emak. Tujuan utama mereka adalah penolakan terhadap RKUHP dan juga Revisi UU KPK. Para demonstran menolak RKUHP dan UU KPK dengan alasan, banyaknya pasal karet di RKUHP dan UU KPK yang baru justru melemahkan fungsi dari KPK itu sendiri.

Melihat dua hal diatas, dimana RKUHP ditunda pengesahaannya dan UU KPK sudah disahkan, maka pembahasan saya kali ini lebih fokus kepada UU KPK dulu. Dalam perkembangannya, masyarakat yang memandang tentang UU KPK ini terbagi dalam dua kelompok, kelompok yang pro UU KPK dan kelompok yang menolak. Masyarakat yang pro UU ini lebih condong menolak pengeluaran Perpu oleh presiden, sedangkan yang menolak UU KPK ini setuju Perpu dikeluarkan presiden.

sumber: tribunnews

Melihat antusiasme masyarakat akan perubahan UU ini patut diapresiasi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat biasa ikut juga mengawasi kinerja perancang UU dan sadar tidak sadar berusaha belajar tentang hukum. Dan pada akhirnya penolakan itu dilanjutkan oleh para adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di depan gedung DPR beberapa hari ini.

Tapi, apakah semuanya sudah membaca Revisi UU KPK tersebut?

sumber: kumparan

Secara pribadi, saya belum membaca utuh UU KPK yang baru dari sumber aslinya atau perancang UU KPK tersebut. Saya hanya membaca UU yang direvisi dari berbagai media yang telah disisipi dengan berbagai narasi. Dan secara pribadi pula, saya menolak UU KPK pada beberapa poin. Berikut penjelasan saya perihal penolakan UU KPK yang baru tersebut.

Bayaknya pemberitaan tentang UU memantik para ahli untuk bersuara menanggapi hal ini. Seperti yang diungkapkan oleh Jentera Bivitri Susanti "bahwa pernyataan pro Jokowi yang mengatakan revisi UU KPK untuk menguatkan KPK itu sendiri adalah informasi yang menyesatkan masyarakat". Dia juga menambahkan bahwa semua yang dibahas akan melemahkan KPK. Kajiannya sudah banyak, dengan ditempatkannya KPK dibawah presiden saja, ada dewan pengawas, itu sudah melemahkan.

Itu adalah satu contoh seoarang ahli yang menolak revisi UU KPK ini. Masih ada lagi yang menolak, seperti 207 petisi dosen UGM, ICW dan bahkan seorang Hotman Paris saja menolak. Disamping penolakan itu, ada sebagian yang memberikan solusi dari revisi UU KPK tersebut.

sumber: kompas

Seperti yang dikatakan Mahfud MD, penolakan UU KPK ini dapat dilakukan tiga jalur yaitu: Legislatif review, hasil dari revisi UU KPK yang terakhir dibahas kembali lalu diajukan menjadi revisi UU yang berikutnya. Judical Review, yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap sebagian isi dari revisi KPK yang bermasalah maupun seluruhnya. Dan terakhir adalah mengeluarkan Perpu.

Melihat beberapa contoh yang saya jabarkan diatas dan juga beberapa pendapat lain di berbagai media meyakinkan saya untuk menolak UU KPK ini sebagian dari isinya. Namun saya menegaskan bahwa penolakan saya, lebih baik diselesaikan melalui jalur Legislatif Review ataupun Judical Review. Kedua jalur tersebut lebih aman daripada demonstrasi yang rentan disusupi, ataupun Penerbitan Perpu yang lebih banyak hal-hal yqng diperhatikan.

Mari kita lakukan penolakan dengan cara yang lebih aman dan lebih bermanfaat. Supaya orang yang ingin memanfaatkan momen ini tidak bebas dalam menjalankan misinya. Mari kita tolak UU KPK dan mari kita pantau kinerja KPK agar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikianlah trit ini saya tulis, apabila ada kesalahan penulisan ataupun ketidaknyambungan dengan judul harap dimaklumi yah gansis. Terima kasih

sumber: kompas, cnbcindonesia,, opini pribadi
Sumber gambar: tercantum dibawah