KPK dan RUU

Publik sedang berisik, issu mengenai RUU KPK hangat diperbincangkan bahkan seringkali berujung perdebatan.

Ini bukan soal pro pemerintah atau oposisi. Tapi ini adalah perombakan yang cukup berani dilakukan oleh DPR.

Jika mengingat beberapa kejadian terdahulu, Tak sedikit anggotanya DPR yang masuk bui, karena operasu tangkap tangan yang dilakukan KPK. Satu oersatu, kasus korupsi berhasil diungkap oleh lembaga bernama komisi pemberantasan korupsi.



Sebetulnya, siapa yang paling berwenang dalam persoalan ini? Apakah benar langkah yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga yang semula berdiri sendiri tapi kini terancam harus bernaung di bawah lembaga lain?

Masihkah bisa, KPK bersikap netral jika hal demikian terjadi?

Daftar hitam, banyak terisi para petinggi negeri yang tergiur oleh manisnya uang suap dan gratifikasi. Kalau dipikir, siapa sih yang tidak mau saat ditawari yang dalam jumlah besar, tanpa harus berbuat banyak. Cukup teken kontrak, loloskan yang menguntungkan 'kantong'.

Revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi terkesan sangat cepat, tidak ada ruang untuk publik sekedar menyuarakan aspirasi. Itu yang ane baca dari beberapa laman berita online. Benarkah demikian?




Perubahan sikap DPR dari tahun ke tahun, bisa kita lihat dari jejak digital yang dengan mudah kita akses. Kita bisa membandingkan, bagaimana DPR dulu dan sekarang, bagaimana wewenang KPK dulu dan sekarang.

Publik, dengan mudah mendapati semua informasi itu. Lantas jika sekarang publik merasa kecewa dengan langkah yang diambil pemerintah, dengan menjadikan anggota KPK sebagai ASN. Bukankah hal itu menjadikan KPK lembaga yang harus tunduk dan manut dibawah lembaga lain?

Yang ane rasakan, KPK tak lagi memiliki taring. Kekuasaannya terbatas dan koruptor bebas melenggang. Merasa KPK bukan lagi ancaman, karena ruang gerak dan wewenangnya telah berkurang sangat banyak.

Batasan-batasan yang terkesan dipaksakan demi kepentingan perseorangan. Janganlah berlindung di balik jabatan, jika ingin pemerataan dan keadilan terwujud di negeri ini.

Ini pemikiran ane, pemikiran seorang buruh yang berharap banyak pada KPK. Berharap pada pemerintah yang berjanji mensejahterakan rakyat. Berharap bahwa kami tak perlu ragu pada kinerja aparatur. Rasa aman dan percaya, ingin kami tanamkan dalam hati, namun rasa ragu kembali menghantui.

Kenyataan demi kenyataan, kebijakan yang semakin memberatkan. Bagaimana kami bisa sejahtera, jika pajak dan uang negara yang seharusnya bisa kami nikmati melalui subsidi, harus masuk diam-diam ke dalam kantong mereka.

Subsidi untuk kami, banyak dicabut. Sedangkan mereka, para koruptor seakan bisa tenang melihat kesengsaraan kami. Tetap menikmati harta jarahan, yang sebetulnya hak kami, rakyat kecil.

Bagaimanapun dan apapun yang akan terjadi, korupsi harus diberantas. Kita harus bantu kembalikan wewenang KPK. Agar gaung KPK kembali membahana, menciutkan nyali hingga niat korupsi tak lagi terjadi.

Save KPK, ane sedih gan ... Sungguh ane prihatin.