Revisi Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR menimbulkan pro dan kontra bagi banyak kalangan. Banyak yang mengatakan bahwa revisi itu malah melemahkan KPK. Hal itu dilihat dari beberapa poin, pertama karena perubahan status KPK dari lembaga yang independen menjadi eksekutif, kedua perlunya izin penyadapan dari dewan pengawas, ketiga dibatasinya sumber penyidik dan lain-lain.

Namun benarkah revisi yang dilakukan DPR benar-benar melemahkan KPK? Kalau benar kenapa Presiden sempat menyetujui revisi UU tersebut? Padahal selama ini Presiden dan KPK selalu terlihat tidak sejalan dalam beberapa keputusan. Namun pada revisi UU KPK ini keduanya nampak menyetujui.

source: cnbcindonesia.com

Kalau Presiden dan DPR setuju kenapa banyak masyarakat dan mahasiswa yang melakukan demo? Apakah ini tanda bahwa ada yang janggal sehingga membuat banyak orang yang tidak setuju dengan revisi UU tersebut? Ditambah banyaknya keanehan mulai dari revisi yang ingin disahkan sesegera mungkin, tidak adanya pihak dari KPK yang diajak dalam penyusunan revisi UU dan dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR. Padahal kalangan koruptor banyak yang berasal dari DPR. Bukannya kalo gini malah terlihat seperti "dari koruptor untuk koruptor".

Masyarakat dan mahasiswa memang tidak disertakan dalam revisi UU KPK itu, tapi mereka mengawasi apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya itu. Terbukti dari beberapa poin pada RUU KUHP yang terlihat tidak masuk akal, mulai dari rudapaksa istri sendiri hingga ayam yang masuk perkarangan rumah orang.

source: news.detik.com

Awalnya ane mengira ini hanya penggiringan opini yang dilakukan oleh media. Tapi begitu ane lihat opini dari pihak KPK, pendapat ane jadi berubah. Karena disini yang menjadi korban adalah KPK, maka kita juga harus melihat dari sisi KPK. Banyak yang dilakukan oleh orang-orang KPK menanggapi revisi UU KPK ini. Mulai dari melakukan demo dan penutupan logo KPK dengan kain hitam dan berlanjut dengan turunnya wakil ketua KPK itu sendiri. Dan sekali lagi, keanehan terjadi, KPK, masyarakat dan mahasiswa sudah menyindir-nyindir, dan wakil rakyat kita seperti tidak tau.

Sebenarnya dari pemilihan ketua KPK pun keanehan sudah terlihat. Banyak pihak KPK yang tidak setuju dengan calon-calon yang diusung. Tapi sekali lagi, KPK tidak memiliki power dalam penyeleksian pimpinannya itu, karena setau ane KPK itu hanya bertugas menyeleksi fit & proppertest nya, sedangkan yang bertugas memilih adalah anggota DPR dan Presiden. Dan dari 5 calon yang terpilih banyak yang beramasalah. Seharusnya kalau bermasalah sudah digagalkan dari awal dong atau dibuat untuk tidak boleh mendaftar. Namun sekali lagi, keanehan terjadi, banyak yang lolos.

source: banjarmasin.tribunnews.com

Ya begitulah nasib negri ini. Ketika uang bisa melakukan segalanya dan penegak keadilan (KPK) akan selalu menjadi sasaran untuk dimusnahkan.

Source: Pemikiran Sendiri Dan Dari Berbagai Media Yang Ane Baca