Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah asas terbentuknya komisi anti rasuah yang super power ini. Saya amat sangat setuju dengan kekuatan super power yang dimiliki oleh komisi ini, saya rasa begitu pun agan dan sista.
KKN di negeri tercinta ini sudah mendarah daging, dibutuhkan upaya yang sangat serius untuk menghilangkannya.

Wacana tentang merevisi UU KPK sudah lama terjadi, namun baru bisa terwujud di tahun 2019 ini. Sayangnya, revisi yang seharusnya memperkuat, memperkaiki tata kelola, ataupun hal lainnya, diubah haluannya untuk mengebiri komisi anti rasuah nan super power ini.

Pada rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis, 5 September 2019, DPR RI resmi menyetujui dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Ada beberapa poin yang saya sangat tidak setujui yang termuat dalam Revisi UU KPK, diantaranya:







Masih banyak lagi hal-hal yang berpotensi melemahkan KPK dalam revisi UU KPK yang telah disahkan beberapa hari yang lalu. Tentunya seluruh rakyat Indonesia setuju untuk agar revisi yng telah disahkan tersebut bisa dibatalkan.

Melihat situasi dan kondisi beberapa hari kebelakan, Presiden Jokowo aka nada menerbitkan Perpu untuk pembatalah revisi yang keanyakan mengebiri superioritas KPK yang sangat-sangat dibutuhkan untuk melawan korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia ini.

Namun, selain Perpu, beberapa rekan-rekan pegiat anti korupsi juga sudah melayangkan judicial review terhadap UU KPK yang baru.

Tentunya kita berharap, KPK semakin kuat, agar siklus KKN di negara tercinta ini bisa diputus. Sudah jengah kita melihat pejabat negara, anggota DPR, ataupun mentri serta pejabat daerah yang berhasil diciduk oleh KPK. Semoga lingkaran setan KKN di Indonesia secepatnya terputus. Amin