Waduh gimana nie kabarnya agan sis bro pasti gak ketinggalan yang lagi viral tentang RUU KPK dong gimana gak viral ya menurut ane isi dari RUU KPK terlalu kontroversial sih sehingga masyarakat juga ikut menyuarakan pendapat mereka. Kalo menurut ane sih suara masyarakat harus di dengarkan dan ditampung inspirasinya. Ane akan memberikan opini ane tentang RUU KPK

Sumber Foto : news24.co.id

Menurut ane Indonesia sedang diguncang oleh masalah pemerintah yang masa jabatannya akan segera berakhir pada periode ini. Masalah tersebut tidak lain adalah masalah perubahan terhadap beberapa undang - undang. Salah satunya adalah undang- undnag KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang hangat menjadi perbincangan rakyat Indonesia. Tidak hanya sekadar perbincangan terkait pasal- pasal yang dinilai akan melemahkan salah satu lembaga keadilan bagi rakyat Indonesia tersebut, namun juga berbagai aksi yang dilakukan mahasiswa - mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menuntut keadilan serta mengungkapkan atas rasa kekecewaan terhadap kebijakan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang tidak mendengarkan aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia. Pasal-pasal kontroversial yang dinilai akan melemahkan KPK menjadi salah satu topik yang membuat marah dan kecewa para mahasiswa dan juga rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? Satu-satunya lembaga keadilan yang dimiliki rakyat Indonesia ini akan dilemahkan oleh pasal-pasal yang terdapat di dalam revisi undang-undang KPK. Berikut ini 26 permasalahan yang membuat gejolak pada rakyat Indonesia :
Pelemahan Independensi KPK, bagian yang mengatur pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus.
Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK.
Kewenangan dewan pengawas masuk pada teknis penanganan perkara.
Standar larangan etik dan antikonflik kepentingan untuk dewan pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK.
Dewan pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun.
Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.
Salah satu pimpinan KPK setelah UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun.
Pemangkasan kewenangan penyelidikan.
Pemangkasan kewenangan penyadapan.
Operasi tangkap tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumit pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.
Terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi.
Ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas dalam UU KPK.
Ada risiko penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus.
Berkurangnya kewenangan penuntutan, dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait tetapi tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.
Pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN.
Terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PPPK (pegawai kontrak). T
erdapat risiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap.
Harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN.
Jangka waktu SP3 selama dua tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara.
Diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara.
Terdapat pertentangan sejumlah norma.
Hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan.
Hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik.
KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara.
Tidak ada penguatan dari aspek pencegahan.
Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi.