sumber: jabar.tribunnews.com

"DPR udah paling bener tidur malah disuruh kerja" Mungkin dari sekian banyaknya kata-kata kreatif mahasiswa yang demo tanggal 23-24 kemarin, kata-kata sindiran itu yang paling saya inget dan saya setujui. Yang kalo dipikir-pikir bener juga pendapat mahasiswa itu. 

Selama ini yang kita tau citra DPR selalu negatif. Bukannya bermaksud menjelek-jelekkan DPR, tapi emang begitu kenyataannya yang kita tau. Kalo engga kena kasus korupsi, engga masuk kerja ya tidur pas rapat. Sedangkan yang bagus-bagusny saya sendiri kurang tau. Mungkin teman-teman yang baca thread saya ini kalo ada tau prestasi anggota DPR bisa tulis di komen.

sumber: eramuslim.com

Maksud kalimat "udah bener tidur malah disruh kerja" saya rasa memiliki arti yang dalam. Dimana ketika para anggota DPR tidur aja sebenernya udah bikin masalah ditambah mereka malah ngerevisi Undang-Undang yang malah bikin masalah lebih besar. Apalagi yang di revisi Undang-Undang KPK yang berkaitan dengan hidup matinya Indonesia.

Kalo saya lihat (mungkin temen-temen juga) ada gelagat aneh yang dilakukan DPR dalam perevisian UU KPK. Mulai dari undang-undang yang direvisi lebih condong pada koruptor,  KPK yang tidak diikut sertakan dalam perevisian Undang-Undang hingga waktu pengesahannya yang sangat cepat. Padahal biasanya DPR bila merevisi Undang-Undang itu lama sekali. Kadang bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

sumber: liputan6.com

Apakah karena mereka anggap apa yang mereka lakukan itu sudah aman karena sudah jarangnya mahasiswa yang turun ke jalan? Sehingga mereka pikir apa yang akan mereka lakukan akan aman-aman saja. Tapi nyatanya apa yang mereka lakukan penuh kecurigaan dan sukses membuat seluruh mahasiswa kembali turun ke jalan.

sumber: kumparan.com

Sejatinya KPK sebagai lembaga yang independen yang berdiri sendiri dan tidak ada yang mengaturnya. Namun bila KPK dilemahkan, masyarakat berhak turun tangan untuk membantu memperjuangkan nasib KPK. Wajar bila KPK sering mendapat serangan karena tugasnya sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Dan sudah jelas siapa pihak yang ingin menjatuhkan KPK kalau bukan para koruptor. Apalagi perlu bukti kuat untuk menjebak para koruptor. Buktinya yang sudah terbukti korupsi saja maaih licin untuk di tangkap apalagi yang masih samar-samar.

DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya menerima masukkan dari rakyat malah seolah-olah tidak dengar. Lalu kalau mereka begitu, buat apa mereka dipilih menjadi wakil rakyat? Apa perlu rakyat sendiri yang memutuskan agar Revisi Undang-Undang KPK dibatalkan? KPK yang bukan wakil rakyat selalu bersama rakyat, sedangkan DPR yang wakil rakyat malah tidak pernah sejalan dengan rakyat.

Artikel ini berdasarkan opini pribadi saya.