Kembali ke masalah KPK dan Revisi UU-nya yang fenomenal ini.


Source:

Mengapa KPK seolah menjadi lembaga "suci" yang seolah keberadaan sangat sensitif bagi warga negara Indonesia. Seperti kita tahu, sejak zaman Presiden Soeharto hingga kini, penyakit mematikan bagi bangsa ini yang bernama korupsi belum bisa dimusnahkan. Apakah mungkin hingga akhir dunia ini sekalipun, korupsi akan tetap eksis? Kita berharap tidak akan terjadi demikian, kali, yah.

Seperti kita tahu, KPK lahir dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga yang berdiri tahun 2002 atau tepatnya 17 tahun yang lalu, berdasarkan UU nomor 30 ini, seolah menjadi institusi yang mampu menghibur masyarakat. Ya, bagaimana tidak, kemungkin besar sebagian warga negara Indonesia telah merasa "lelah" dengan problematika kehidupan masing-masing dan masalah-masalah negara baik yang menyentuh secara langsung maupun tidak. Saat membaca atau menyaksikan berita tentang KPK yang berhasil menangkap para pejabat korup, selain menjadi harapan akan terciptanya akan sebuah negara yang bersih juga menimbulkan rasa puas. Setidaknya mereka bisa berpikir 'ah oknum yang mencuri uang rakyat tertangkap', Alhamdulillah.


Source:


Menurut ane itulah mengapa, lembaga ini menjadi sakral. Siapa yang berani mengucik-ucik, hadapi kami rakyat Indonesia. Meskipun, tak sedikit pula yang mengkritisi KPK. Di antaranya:
1. Ada yang mengatakan lembaga pemberantasan korupsi ini super body (wewenang dan kekuasaannya seolah tak terbatas)
2. Tebang pilih dalam menangkap sasaran. Yang dekat dengan kekuasaan tidak tersentuh.
3. Tidak ada lembaga yang mengawasi. Siapa berani jamin KPK tetap lurus.
4. Budget-nya besar tetapi hanya menghasilkan OTT yang jumlahnya bahkan hanya puluhan juta.
Dan mungkin masih banyak lagi suara-suara sumbang lainnya yang ditujukan kepada KPK.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara‎ Muhammad Rullyandi‎, tujuan revisi UU KPK adalah untuk penataan dan menjadikan KPK lebih baik.

Selanjutnya secara lebih terperinci point-point UU yang direvisi adalah:
1. Terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada rumpun eksekutif, dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
2. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK.
3. Terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.
4. Mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
5. Terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
6. Mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan.
7. Terkait sistem kepegawaian KPK.

Sementara itu, mahasiswa memiliki pendapat dan pola pikir berbeda dengan Pemerintah dan DPR seperti kita tahu, yang mereka suarakan dalam bentuk unjuk rasa. Intinya mereka menolak dengan dasar pemikiran (dikutip dari press release BEM UMS):



Dari sedikit ulasan di atas, semoga kita bisa sama-sama belajar, Gansist. Apa yang menjadi pertimbangan munculnya revisi UU KPK, dan mengapa UU yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019 mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Terutama mahasiswa. Seperti didengungkan selama ini, revisi UU ini ditengarai melemahkan kewewenangan KPK. Yang paling dikhawtirkan adalah independensi KPK dan terbatasnya ruang gerak. Tanpa dewan pengawas, secara tidak langsung DPR dan pemerintah sudah menjadi pengawas KPK. KPK kuat saja, korupsi masih sedemikian marak. Bagaimana jika dilemahkan?


Source:

Dan, jika ane ditanya mendukung yang mana, maka jawabannya adalah mendukung penangkapan para koruptor sebagai pencuri uang rakyat. Jika perlu babat alias sikat sampai ke akar-akarnya, hingga suatu hari nanti aku akan lahir sebuah negeri yang bebas dari korupsi. Yang warga negaranya damai, makmur, dan sejahtera lahir dan bathin. Akankah semua itu akan terwujud? Semoga.

Salam. Puspita Rini

Sumber: Ref 1

Sumber: Ref 2

Sumber: Ref 3