Perlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diawasi? Oleh siapa yang harus mengawasi KPK? Lalu, yang mengawasi KPK apa perlu diawasi? Apa yang menyebabkan para DPR; pembuat Undang-undang merasa perlu melakukan revisi terkait uu KPK? Bukankah selama ini KPK sudah bekerja cukup maksimal memerangi korupsi?

Apakah para anggota dewan yang katanya merakyat 'takut' semua anggotanya hilang satu per satu sebab ditangkap KPK?


Poin UU Pelemahan KPK

Seperti yang diberitakan oleh media Kompas, yang saya bagikan linknya di atas. Dua puluh enam poin uu hasil revisi yang diduga bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, salah satunya keberadaan Badan Pengawas KPK.

Apa perlu KPK diawasi?

Sebagai warga negara Indonesia yang melihat gonjang-ganjing dan polemik yang terjadi Indonesia. Bagaimana Indonesia menjadi negara yang makin lama dililit utang. Namun, disisi lain warga negara Indonesia masih begitu-begitu saja.

Kesejahteraan rakyat hanya sepersekian persen. Masih jauh dari harapan sejahtera yang sesungguhnya.

Utang negara yang semakin bertambah menegaskan bahwa Indonesia melakukan banyak pinjaman dari asing. Belum lagi, hasil pajak bumi dan bangunan Indonesia yang terbilang tidak sedikit.

Lalu, ke mana uang-uang itu mengalir?

Akhir-akhir ini, KPK sebagai badan pemberantasan Korupsi menangkap banyak pejabat korup, yang kebanyakan dari anggota dewan. Termasuk para ketua umum partai.

Deretan Ketum yang ditangkap KPK

Revisi uu terkait tugas dan wewenang KPK dalam upaya penangkapan para korup terbilang bisa melemahkan kedudukan KPK. KPK tidak akan bisa lagi independen. KPK tidak bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Harus ada persetujuan dari dewan pengawas sebelum melakukan tangkap tangan, penyadapan dan lain sebagainya.

Lima Poin yang bisa melemahkan KPK




Sumber gambar

Siapa yang harus mengawasi KPK?

Ketika KPK tidak lagi bisa menjadi lembaga independen, yang bergerak sebagai lembaga yang membutuhkan persetujuan dari pihak lain, saat itulah pergerakan KPK akan lemah.

KPK akan kesulitan menangkap para penjabat korup.

Saya bukan tidak setuju dengan adanya badan pengawasan dalam revisi uu KPK, lagi pula kita tidak bisa seratus persen percaya dengan lembaga negara mana pun. Kita harus selalu skeptis terhadap segala sesuatu.

Namun, membaca berita seperti yang saya rujuk di atas, bagaimana seolah-olah KPK tidak bisa bergerak secara bebas. Menurut saya, badan pengawas diperlukan ketika ada kecurigaan dalam badan KPK yang melakukan tindak penyalahgunaan wewenang.

Badan pengawas tidak diperlukan untuk mengawasi kinerja dalam upaya KPK menangkap para koruptor. Karena hal tersebut justru dapat menghambat kinerja KPK dalam mengusut korupsi. Hal ini, bisa menyebabkan korupsi merajalela di Indonesia. Para koruptor bisa tertawa terbahak-bahak mendapati posisi KPK sekarang melemah.

Lalu, pertanyaan yang muncul, "Siapakah yang akan mengawasi Badan Pengawas? Apa para anggota Badan Pengawas sudah terbukti terbebas dari keterlibatan dengan para calon koruptor?"

Inilah bentuk kerancuan dari revisi uu KPK.

Ketika korupsi sedang gencar-gencarnya melakukan aksi, KPK justru ingin 'dibunuh' dengan sadis oleh uu.

Bagaimana pun, kita sebagai warga negara Indonesia hanya bisa berharap tidak ada lagi pejabat yang korupsi. Dan berdoa, semoga Indonesia lima tahun ke depan tidak hancur.


**
Referensi
Tempo.co
Kompas.co
#Nurrahmah_Safa
#BBB