Sumber: Google Image.

Hello GanSis Selamat pagi!!!

Hari ini pada kesempatan yang baik ini ane mau sedikit menyuarakan keprihatinan ane terhadap negeri ini yang bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja....

Jakarta 23-24 September 2019 yang lalu terjadi aksi besar-besaran mahasiswa menuntut berbagai hal di DPR antara lain RUU KUHP, Minerba, Ketenagakerjaan, serta KPK tak lupa mengenai kebakaran hutan, serta RUU  Agraria....

Menarik untuk dibahas kali ini mengenai UU KPK yang alih-alih pemerintah ingin memperkuat namun isi dari Undang-undang tersebut justru membuat koruptor tersenyum bebas untuk melakukan kejahatan.... Seperti ada kesepakatan dan pemufakatan jahat untuk mematikan lembaga anti rasuah tersebut, bahkan bisa dibilang memuluskan aksi jahat mereka, mereka ingin membuat alasan untuk menghapus lembaga anti rasuah agar mereka leluasa mengambil kekayaan dan lupa bahwa mereka duduk karena dipilih oleh rakyat....

Melihat reformasi China dan komitmen China memberantas korupsi nampaknya patut kita contoh, tidak tanggung-tanggung saat pelantikan presiden, presiden menyiapkan 1 peti mati khusus yang di khususkan untuk dirinya jika dirinya terlibat korupsi, Ya!!! Hukuman mati GanSis bagi koruptor, yang saat ini masih sangat tabu untuk negeri yang korupsinya sudah seperti penyakit menular....

Kita masih tabu akan hukuman mati bagi para korupsi, alih-alih HAM kadang menjadikan hukum di negeri ini bagaikan permainan, anda punya uang banyak apapun bisa anda beli, anda yang tidak punya uang jangan harap kalian bisa seperti mereka bisa berkeliaran dengan bebas seperti Gayus Tambunan, dan Setia Novanto di kasus papa minta saham....

Ada beberapa pasal pada UU KPK yang baru yang bersifat melemahkan salah satunya adalah Pegawai KPK Termasuk ke ASN yang bearti ini bisa menimbulkan indepedensi KPK nantinya dalam mengawasi kasus hukum tindak pidana korupsi, dan juga izin penyadapatan KPK harus mengirim surat sebelum melakukan penyadapatan kepada dewan pengawas yang akan menghambat penyidikan, dan juga KPK hanya berkedudukan di Ibukota negara padahal korupsi tidak cuma di Ibukota hampir setiap kota, provinsi, kabupaten sudah terjangkit penyakit yang namanya korupsi.

Belum lagi persoalan pimpinan KPK yang baru yang dianggap punya masalah hukum yang terpilih secara langsung oleh DPR tanpa adanya kros check pelanggaran etik yang dilakukan. Ketika lembaga anti rasuah ini di perlemah apa yang mau kita harapkan untuk negeri ini, negeri yang kaya sumber daya alam tapi banyak rakyat yang tidak menikmati hanya segelintir elit saja yang merasakan padahal dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sumber Gambar
Google Image

Referensi
referensi 1
Pemikiran pribadi