Revisi UU KPK telah ditetapkan meski begitu banyak yang menentang keputusan tersebut. Ada banyak demo yang terjadi di seluruh penjuru indonesia untuk menentang hal ini namun ini sudah ketetapan dari DPR dan pemerintah.

Namun hal itu banyak diprotes oleh masyarakat, kenapa? Karna revisi UU KPK seolah memberikan keringanan pada koruptor dan memperlemah KPK sebagai lembaga anti-koruptor. Singkatnya, revisi ini seolah olah dibuat untuk mensejahterakan korupsi.

Yah, beginilah DPR di negeri kita. Orang orang yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru mendukung musuh rakyat. Memang aneh adanya, entah kenapa peraturan seperti ini dibuat. Apakah karna KPK yang terlalu tangguh sebagai lawan koruptor?

KPK memang organisasi yang cukup diharapkan di negeri ini. Dengan banyaknya pencuri uang rakyat yang berkeliaran dan lemahnya penanganan terhadap mereka membuat banyak rakyat yang berharap pada kinerja komisi pemberantasan korupsi ini.

Sebelumnya KPK memiliki cukup banyak kuasa untuk mencari para koruptor, katakanlah seperti penyadapan perangkat pribadi. Namun sekarang kuasa kuasa itu dibatasi. Hal ini tentunya sama saja seperti mengurangi tingkat keberhasilan KPK dalam mencari para koruptor.

Lucu memang jika peraturan seolah dibuat untuk melindungi koruptor, namun pastilah ada alasan dibalik sebuah tindakan. Ambil contoh kuasa KPK untuk menyadap percakapan telepon dari tersangka. Katakanlah hal itu benar benar dilakukan dan ternyata tersangka terbukti tidak bersalah, maka itu akan benar benar menjadi kasus pelanggaran HAM. Karena itulah wajar saja jika kuasa yang satu ini harus dilakukan dengan bimbingan dari dewan pengawas.

Dengan revisi UU KPK ini KPK pun kehilangan beberapa senjatanya. Bukannya didukung sekuat tenaga malah dirampas tenaganya.

Jika dianalogikan dengan sebuah film maka kita bisa melihat bahwa KPK merupakan protagonis dan koruptor adalah antagonisnya. Tentunya tidak akan seru jika salah satu pihak terlalu tangguh dan mendominasi. Untuk membuat film yang menarik maka kedua pihak harus seimbang dalam hal kekuatan.

Namun kehidupan ini bukanlah film. Sudah sewajarnya jika KPK pantas diberikan kekuatan besar untuk menghabisi musuh negara. Berhentilah berlindung dibalik hukum hak asasi manusia dan lihat faktanya, apakah orang yang mencuri uang rakyat pantas disebut manusia?

Kuasa kuasa yang melanggar HAM dapat ditanggulangi dengan pengawasan yang tepat namun sudah sewajarnya jika KPK mendapat dukungan penuh pemerintah meski hal itu melanggar kemanusiaan sekalipun.
Koruptor harus diberantas. Tak peduli bagaimana caranya atau apa saja yang harus dikorbankan. Keselamatan uang negara pastinya lebih penting dari pada kritik kritik kemanusiaan. Semoga revisi UU KPK ini dapat dipertimbangkan kembali meski saya tau bahwa itu tak mungkin.