Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi Undang-Undang (UU), hari ini Selasa (24/9/2019).
Seluruh fraksi menyetujui RUU APBN 2020 menjadi UU. Namun, khusus fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui dengan catatan.

Beberapa catatan dari Fraksi Partai Gerindra, antara lain pemerintah perlu bersungguh-sungguh berorientasi pada kedaulatan pangan, energi, dan air; pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara; pemerintah perlu lebih fokus mengurangi ketergantungan impor; serta memastikan bahwa kebijakan fiskal memberikan dampak terhadap ekonomi domestik.

Sementara itu, sejumlah catatan dari fraksi PKS adalah pemerintah perlu mempertimbangkan kembali target nilai tukar rupiah sebesar Rp14.400 per dolar AS. Partai tersebut juga memandang pemerintah menetapkan target lebih rendah untuk kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Selain itu, PKS juga menyoroti masuknya alokasi anggaran pemindahan Ibu Kota dalam APBN tahun depan. Anggota DPR fraksi PKS, Refrizal, mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota masih dalam tahap kajian dan belum memiliki payung hukum yang tetap.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang tengah tertekan, pemindahan Ibu Kota adalah kebijakan yang tidak tepat. Di samping itu, ia juga memandang bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota belum tentu sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.

"Pemindahan Ibu Kota ini statusnya belum jelas. Belum ada undang-undangnya. Saya minta Menteri Keuangan berhati-hati," ucap Refrizal dikutip dari Tirto.id, Selasa (24/9/2019).
RAPBN 2020 telah mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp2 triliun. Anggaran tersebut tersebar di lima kementerian. Namun, belum jelas kementerian apa yang mendapat alokasi anggaran pemindahan Ibu Kota.

Besaran anggaran Rp2 triliun tersebut masuk dalam perkiraan kebutuhan dana pemindahan Ibu Kota sebesar Rp466 triliun. Namun, APBN secara total hanya akan menanggung Rp89,4 triliun atau 19,2 persen. Sisanya akan dipenuhi swasta, termasuk BUMN.
Dalam pengesahan UU APBN tersebut, DPR dan pemerintah juga menyetujui asumsi makro ekonomi dan target pembangunan 2020.


Asumsi makro yang dimaksud yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, dan nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS.

Selain itu, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan sebesar 5,4 persen, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) AS$63 per barel, lifting minyak bumi 755 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.191 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, beberapa target pembangunan yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI tahun depan, yaitu pengangguran sebesar 4,8 persen-5 persen, angka kemiskinan sekitar 8,5 persen-9 persen, gini rasio 0,375-0,380, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 72,51.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada lima fokus utama kebijakan anggaran untuk tahun depan. Pertama, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan sosial dalam rangka memperkuat modal dasar manusia untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.

Program penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan dilanjutkan, terutama melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra Kerja. Juga didukung dengan pemenuhan kebutuhan pangan melalui kartu sembako.

Kedua, fokus anggaran ditujukkan pada pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.

“Ketiga, pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan SDM dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan lkitbang, serta industri padat karya,” lanjut Sri Mulyani keterangan pers, dikutip Selasa (24/9).

Keempat, penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerataan pembangunan, termasuk penyerapan tenaga kerja.

Terakhir, Sri Mulyani menyampaikan peran APBN 2020 akan berfokus pada penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM, pemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset nasional.

“Serta peningkatan kualitas perguruan tinggi nasional menuju world class university,” tutur dia.

sumur


jadi teringat ucapan "KPK menghambat investasi"