Para Kaskuser sekalian pasti tau dengan apa yang terjadi pada KPK. Ya benar sekali, DPR RI kita tercinta merevisi UU KPK dan mengeluarkan RUU KUHP yang dimana menurur TS sendiri masih perlu adanya pengkajian ulang serta tidak di sah kan secara terburu-buru. Itu UU apa Laporan Praktikum? Kayak ngejar Deadlinegitu.

Kali ini TS akan membahas tentang revisi UU KPK nya saja. Dimana revisi yang dilakukan oleh DPR ini bertujuan untuk melemahkan KPK. Loh kok bisa gitu? Oke mari kita bahan poin yang di ajukan oleh DPR.

1. Pegawai KPK menjadi ASN


Sumber

Kenapa hal ini dipermasalahkan? Karena apabila KPK sudah menjadi ASN justru ada kemungkinan untuk mengendalikan KPK. Bisa juga nantinya akan ada keberpihakan dengan suatu golongan. Bukan kah independensi KPK selama ini sudah membuktikan kinerja mereka dalam menindak Korupsi?

2. Persoalan Penyadapan


Sumber

Dalam melakukan penyadapan pun KPK harus meminta Izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Apabila tidak diizinkan berarti KPK tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut dong untuk mengumpulkan segala bukti yang nantinya akan membuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan korupsi.

3. Diadakan Dewan Pengawas


Sumber

Dengan adanya Dewan Pengawas ini KPK memerlukan izin dalam melakukan penindakan serta penyadapan dari Dewan Pengawas. Bukan kah ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat di curigai nantinya? Apabila Dewan Pengawas terkait dengan kasus korupsi justru akan sulit untuk memeriksa orang-orang yang bersangkutan. Karena memerlukan izin dari beliau yang juga bersangkutan.

Sebenarnya apa yang sedang direncanakan? TS berfikiran karena bertepatan dengan pemindahan ibu kota yang merupakan sebuah proyek besar dan menghabiskan uang negara yang cukup banyak bisa saja dijadikan ajang atau kesempatan untuk meraup untung. Semoga saja dugaan TS salah.

4. Persoalan pengeluaran SP3


Sumber

Pengeluaran SP3 ini atau bisa dibilang surat pemberhentian penyidikan dapat menjadi indikasi untuk menghambat pengungkapkan sebuah kasus. Misalkan ketika Agan hampir berhasil mengungkap sebuah Kasus besar yang ternyata didalamnya terkait salah satu petinggi KPK yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3, beliau langsung mengeluarkan SP3 untuk pemberhentian penyidikan agar beliau tidak terseret kedalam kasus tersebut. Seperti sebuah permainan bukan?

TS hanya membahas poin poin tersebut karena hanya beberapa poin itu yang disetujui oleh Bapak Presiden, mungkin apabila ada Kaskuser yang lebih paham marilah kita berdiskusi dikolom komentar. Semoga saja tingkat kesadaran orang-orang tentang bahayanya korupsi yang hanya akan membuat senanh di dunia dan nantinya akan dipertanggung jawabkan di akhirt kelak.

Pesan Ts adalah "Tetap berbuat baik walaupun selalu mendapat balasan yang buruk, karena tidak pernah ada satupun kebaikan yang sia-sia dan sebesar apapun menyembunyikan kejelekan suatu saat akan ketahuan juga buruknya."

:terimakasih:terimakasih:terimakasih

Sumber tulisan: Pendapat Pribadi TS