AKURAT.CO, Beredar ajakan bagi mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan demonstrasi menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah yang akan segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi bertajuk #GejayanMemanggil itu terjadwal hari Senin (23/9/2019).

Aksi yang mengambil tempat di Pertigaan Colombo, Gejayan, Sleman itu diselenggarakan sebagai bentuk protes beberapa revisi undang-undang kontroversial. Seperti Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Beberapa kampus besar di Yogyakarta, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Sanata Dharma, menyatakan sikapnya. Di mana itu tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh masing-masing rektor kampus.

Baca Juga:
Kontra UU KPK Baru, Pukat UGM Akan Ajukan Judicial Review Ke MK
Dorong Daur Ulang Limbah Baterai Kendaraan Listrik, Menhub Siap Jadi Perantara
Menhub Budi Karya Siap Pertemukan Inovasi Kendaraan Listrik UGM Dengan Industri
"Bahwa UGM tidak terlibat dan mendukung aksi tersebut," tulis Rektor UGM, Panut edaran bernomor 6909/UN1.P/HMP/HM/2019 yang diterima AKURAT.CO, Senin (23/9/2019).

Poin lain dalam surat tersebut juga menuliskan demikian, "Partisipasi tersebut diminta untuk tidak melibatkan UGM dalam bentuk apa pun dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggungjawab pribadi," tulis Panut.

Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani pun membenarkan jika surat itu resmi adalah dari pihaknya. "Iya, benar," kata Iva.

Sementara, Rektor Universitas Sanata Dharma, Johanes Eka Priyatma, dalam surat edarannya turut menuliskan hal serupa. Menyebut pihak kampus tidak terlibat dan terikat secara inkonstitusional dalam gerakan tersebut.

"Universitas Sanata Dharma tidak mendukung gerakan tersebut oleh karenanya tidak jelasnya tujuan dan penanggungjawabnya," tulis Eka dalam salah satu poin surat tersebut.

Saat dikonfirmasi, Eka pun membenarkan surat itu dikeluarkan dari pihak kampus. Dirinya pun menganjurkan cara-cara yang lebih intelektual bagi mahasiswanya karena dirasa lebih memberikan solusi.

Sedangkan, Dekan Fakultas Hukum UII, Abdul Jamil menyebut pihaknya tak mengizinkan para mahasiswanya turun mengikuti aksi tersebut.

"Sebab sikap FH UII jelas dan langkah yang akan diambil adalah jalur konstitusional dan juga dalam demo hari ini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Dalam seruan-seruan yang beredar tidak jelas penanggung jawabnya begitu. Saya mengijinkan jika sudah jelas siapa yang bertanggung jawab dalam ajakan demo tersebut," ujar Abdul melalui pesan singkat.[]