WATSAPP GANSIS

Baru baru ini di negara kita tercinta lagi - lagi digemparkan, dengan ada revisi UU KPK.
Dan banyak dari masyarakat Indonesia simpati dan sangat menyayangkan hasil dari revisi tersebut, kok bisa ?
Simak berikut ini gansis, beberapa hasil revisi UU KPK yang menurut ane sangat disayangkan.

Revisi UU, tentu sudah tidak asing lagi dalam dunia pemerintahan.
Apa sih revisi itu ?
Revisi adalah Kegiatan pemeriksaan atau peninjauan kembali yang bertujuan untuk kebaikan.

Namanya perbaikan ya tujuannya untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Tapi banyak sekali penolakan netizen dan rakyat Indonesia lainnya mengenai revisi ini, karena justru dianggap lebih melemahkan dari KPK itu sendiri.
Hmm, sangat disayangkan ya gansis
KPK yang seharusnya diberikan kewenangan dan kebebasan ( Independen ) dalam bertugas, malah semakin melemah karena adanya revisi UU tersebut.

Berikut ane kutip beberapa poin hasil revisi yang menurut ane tidak perlu direvisi.



Sebelum direvisi, KPK adalah lembaga yang tugas dan wewenangnya bebas dan Independen dari otoritas koordinasi mana pun.
Itu menunjukkan bahwa, namanya pemberantas diberikan kewenangan seluas luasnya tanpa adanya gangguan dan campur tangan dari pihak manapun. Sehingga, kinerja dari KPK tersebut lebih terfokuskan dan maksimal.

Setelah direvisi, KPK menjadi lembaga eksekutif. Tandanya, KPK bukan lembaga Independen lagi dan menjadi eksekutif dan memiliki atasan.



Para penyidik KPK menjadi ASN ?
Ayolah, tugas dan wewenang mereka harusnya Independen kok malah menjadi ASN.
Sekelas Novel Baswedan yang merupakan penyidik terbaik setara dengan ASN.
Kalian tentu juga sangat menyayangkan hasil revisi ini ya gansis. Atau malah punya pendapat lain mungkin, bisa di tuliskan di kolom komentar.



Sebelumnya, KPK dapat membentuk perwakilan di Provinsi. Akan tetapi setelah di revisi, ayat tersebut dihapus.
Menurut ane nih, pembentukan perwakilan KPK di provinsi penting, mengapa ?
Karena tak semua masalah yang berhubungan dengan KPK terjadi hanya di daerah pusat pemerintahan.

Tapi juga di ibu kota provinsi malah harus lebih di perhatikan, karena jangkauan mereka lebih jauh dari pusat dan kemungkinan pantauan mereka lebih sulit.
Guna dari perwakilan KPK di provinsi, untuk lebih memudahkan dan membantu peninjauan yang ada di daerah provinsi itu sendiri.



Namanya juga lembaga Independen, mereka mempunyai struktur sendiri
Bagaimana mengatur para anggotanya. Dari melakukan pengangkatan atau pemberhentian para penyidiknya.

Begitulah sekilas opini ane pribadi, ane hanya berpendapat dan tidak menyulut apa pun. Dan semata mata hanya memberikan opini.

TERIMAKASIH