KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat kita abaikan terlebih statistik data menunjukkan bahwa selama pembentukannya (tahun 2002) KPK berangsur angsur memulihkan peringkat Indonesia dalam kasus korupsi. Meski demikian, RUU KPK pun telah dilaksanakan dan disahkan sehingga semakin menimbulkan polemik terlebih hal ini hal ini pernah diajukan kepada bapak SBY pada masa pemerintahannya tetapi tidak pernah tercapai hingga saat ini terwujud.
 

 
Revisi UU KPK yang banyak disayangkan oleh sebagian pihak karena dikhawatirkan KPK menjadi lemah dalam penegakan hukumnya terlebih lagi untuk melakukan penyadapan saja harus berpamitan dulu kepada Badan Pengawas KPK. Ketua KPK terpilih berharap badan pengawas yang nantinya punya kredibilitas yang tinggi sehingga berita penyadapan tidak bocor sebelum pelaksanaan.

Jika dicermati sebenarnya penyadapan tidak menganggu privasi seseorang karena penyadapan bisa jadi dilakukan saat KPK memang benar benar sudah mengetahui bahwa si A telah melakukan pelanggaran dengan korupsi uang negara, sehingga penyadapan dilakukan sebagai bukti nanti dalam persidangan untuk lebih menguatkan argumentasinya.

Selain hal itu RUU KPK diusulkan saat masa jabatan DPR hampir habis dan bisa saja terjadi korupsi dengan mega proyek yang lebih besar, meski tidak ada korelasinya menurut para anggota DPR akan tetapi pandangan masyarakat seperti saya bisa menjadi bumerang terjadinya korupsi, oleh sebab itu alangkah indahnya jika RUU KPK itu dikaji kembali untuk kemakmuran Negeri ini.