Jika pernah nonton film Superman atau Avenger pasti kita tau betapa hebatnya mereka.
Mereka adalah manusia yang punya kekuatan super,entah itu kekuatan fisiknya atau kejeniusan otaknya yang melebih manusia biasa.

Di gambarkan pula di film tersebut bahwa dunia membutuhkan mereka namun sekaligus ketakutan andai mereka akhirnya menjadi orang jahat.

Film Brightburn merupakan kebalikan dari manfaat sebuah kekuatan besar.
Seorang anak kecil yang mempunyai kekuatan layaknya Superman menjadi mesin pembunuh yang sangat sulit di taklukan oleh manusia biasa dan anak tersebut membunuh orang-orang yang tidak di sukainya termasuk Ayah angkatnya yang memeliharanya sedari bayi dengan penuh kasih sayang.

Sebuah kekuatan besar harus di iringi dengan tanggung jawab yang besar pula.

Demikian juga dengan KPK yang di beri kekuatan besar oleh Negara tuk memberantas korupsi di Indonesia.
Seperti yang kita tau bahwa KPK mempunyai kewenangan di atas Jaksa dan Polisi dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.
KPK dalam menangani sebuah kasus korupsi benar-benar independen dan bebas intervensi dari kekuasaan dari manapun.
Dimulai dari penyelidikan hingga penuntutan menjadi satu di Lembaga ini dalam perkara korupsi.

Kewenangan dalam hal penyadapan pun,mereka tidak perlu izin pihak eksternal karena bisa mereka lakukan di internal KPK sendiri.
Koruptor kelas kakap sudah banyak mereka tangkap dan kepercayaan masyarakat akan Lembaga ini sangatlah tinggi.

Namun beberapa tahun belakangan ini independen KPK mulai di pertanyakan seiring seringnya bocorannya sprindik di publik dan keluhan seorang Pimpinan KPK yang sulit melihat BAP sebuah kasus korupsi.
Adapula rumor yang mengatakan bahwa di Lembaga ini terjadi kubu-kubuan di internal mereka dan rumor tebang pilih kasus.

Kecurigaan pun mulai bermunculan dengan adanya tebang pilih kasus korupsi.
Di luar sana banyak beranggapan beberapa oknum KPK berupaya menjadi alat politik bagi partai tertentu atau tokoh politik tertentu.
Benar tidaknya tidak mudah di telusuri oleh publik.
Walaupun terlihat ada indikasi dan kemungkinan itu bisa terjadi namun sulit di buktikan.
Namun sangatlah merugikan iklim demokrasi di Indonesia apabila ternyata benar ada praktek-praktek tersebut.
Salah satu rumornya di duga menjegal lawan politik di ajang tertentu dengan cara menjadikannya tersangka korupsi.
Jadi wajar memang ada perbaikan aturan tentang UU KPK agar hal-hal yang di takuti tersebut bisa di minimalisir.
Namun perbaikan tersebut harusnya berisi hal-hal yang di perlukan saja.

Seperti adanya Dewan Pengawas KPK. Memang seharusnya Dewan Pengawas di KPK harus ada.
Tugas mereka adalah mengawasi,menindak dan mengevaluasi kinerja KPK agar tetap di jalurnya.
Tanpa pengawasan tersebut di takutkan KPK bisa abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan.
Dewan Pengawas pun di beri wewenang tuk mengizinkan atau tidaknya sebuah proses penyadapan oleh KPK.
Mekanisme pemilihan Dewan Pengawas pun kelak akan seperti memilih Pimpinan KPK.

Hanya itu yang mungkin di perlukan oleh KPK tuk menjaga maruah Lembaganya dari oknum-oknum internal yang mungkin tidak bertanggung jawab.
Mungkin hanya itu saja yang perlu di perbaiki dari UU KPK yang lama.
Sedangkan pasal-pasal lainnya mengenai revisi UU KPK tidak lebih dari ingin memperlambat kinerja KPK.

Untuk membubarkan KPK memang hal yang sangat sulit bagi para Politikus yang rakus akan uang negara.
Jalan termudah bagi mereka memang hanyalah mengutak-atik UU KPK dengan bermain kata indah namun ingin pelan-pelan memberangus Lembaga Anti Korupsi ini.
Namun KPK sendiri pun harus sadar bahwa kekuatan mereka itu harus di gunakan sebesar-besarnya tuk menangkap tikus berdasi yang selama ini nyaman di sarangnya karena tak tersentuh hukum.