Ibarat pohon makin tinggi, makin kencang angin yang menerpa. Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulai menunjukkan tajinya sekarang malah akan diberantas oleh oknum – oknum tertentu yang tidak menyukai pemberantasan. KPK, seperti seorang menantu yang tinggal di rumah mertua, lembaga yang ingin mandiri tetapi malah ditekan oleh pemilik rumah agar mau mengikuti aturan dan tidak boleh berisik.
Dilema yang dirasakan oleh KPK, sudah berbuat baik ternyata banyak juga yang menyalahkan. Lembaga anti rasuah tersebut dibentuk agar melenyapkan tindakan korupsi di pemerintahan tanpa pandang bulu. Mungkin awalnya banyak yang menganggap bahwa KPK hanya sebuah dagelan politik, banyak yang meremehkan dan juga menyepelekan. Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah sebuah adegan untuk menaikkan rating dan citra pemerintahan. Seolah - olah pemerintah memang serius untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Sinyal serius lalu ditanggapi oleh KPK dengan baik, banyak kasus – kasus korupsi besar yang mulai ditangani. Hal itu membuat nama KPK naik di mata publik, sementara pemerintahan dan lembaga hukum lainnya merosot. Kebakaran jenggot, semua lembaga pemerintahan mulai kalang kabut takut sang superhero akan menghajar sampai babak belur semua musuh negara. Kemudian judul baru muncul Cicak Melawan Buaya, lembaga hukum senior melawan lembaga hukum junior. Tak berhenti disitu, masalah – masalah lain mulai bermunculan tetapi kinerja KPK malah semakin beringas dan mengobrak – abrik lembaga lain yang beraroma korupsi.

Revisi yang digodok dan kemudian disahkan oleh DPR adalah sebuah musuh baru bagi KPK yang lebih besar. Bak seekor Dinosaurus, revisi tersebut mampu menelan Cicak tanpa perlawanan. Kemudian apa yang ditunggu ketika KPK sudah dilemahkan oleh Undang – undang? Seperti tidak ada sebuah solusi, masalah tersebut sama sekali tidak ada dengungnya di media manapun. Masyarakat yang berharap KPK adalah sebuah perubahan, sekarang malah disumbat oleh wakil mereka sendiri di parlemen.
Korupsi seperti sudah tidak bisa dibedakan, apa itu perbuatan benar atau salah? Masyarakat Indonesia memang sudah lumrah akan sebuah hal bahwa setiap pekerjaan pasti ada imbalan dan  setiap pertolongan juga harus ada bentuk ucapan terima kasihnya. Meskipun sudah dapat gaji pasti meminta imbalan lebih sebagai rasa ucapan terima kasih. Tetapi setiap orang baik pasti bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Revisi undang – undang KPK jika memang itu benar, perlu didukung. Tetapi sebaliknya jika revisi undang – undang tersebut salah berarti memang negeri ini mempunyai banyak orang baik yang tidak mau disalahkan.

Sumber
Pikiran Pribadi