- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
UU KPK Ora Di Revisi, Koruptor Ora Smilee..
TS
need.holiday
UU KPK Ora Di Revisi, Koruptor Ora Smilee..
Halo gan/sist 
belakangan Indonesia ramai dengan berita tentang RUU kpk yang di anggap akan melemahkan kpk dalam memberantas korupsi. Protes dan pertanyaan dari berbagai pihak pun tak terhindarkan. Tanpa kecuali ane yang ikut memprotes isi RUU kpk tersebut dan mempertanyakan mengapa semuanya dilakukan serba cepat sampai pengesahan menjadi undang-undang??.
belakangan Indonesia ramai dengan berita tentang RUU kpk yang di anggap akan melemahkan kpk dalam memberantas korupsi. Protes dan pertanyaan dari berbagai pihak pun tak terhindarkan. Tanpa kecuali ane yang ikut memprotes isi RUU kpk tersebut dan mempertanyakan mengapa semuanya dilakukan serba cepat sampai pengesahan menjadi undang-undang??. 
Quote:
Semuanya di mulai dari tanggal 5 september 2019. DPR menggelar rapat singkat pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Yang anehnya rapat tersebut hanya di hadiri 70 orang anggota dan semuanya kompak menyetujui hal tersebut.
Dari awal kemunculannya saja sudah bikin banyak orang bertanya-tanya kenapa revisi UU KPK yang pada mulanya bukan prioritas, tapi ketika menjelang masa jabatan DPR malah di prioritaskan??. Dan DPR seolah tidak peduli dengan sikap masyarakat,akademisi maupun KPK itu sendiri yang dengan lantang menolak revisi UU tersebut.
Ketakutan terbesar KPK pun terjadi di saat Pakde jokowi menyetujui beberapa poin dari RUU KPK tersebut. Yang di anggap KPK memperlemah kekuatan KPK dalam memberantas korupsi. Meski banyak pihak yang menolak RUU tersebut, DPR tidak goyah untuk tetap mengesahkannya menjadi undang-undang pada tanggal 17 september 2019 lewat rapat paripurna yang di hadiri 102 anggota DPR RI. yang sekaligus menjadi tanda bahwa KPK bukan lagi lembaga independen.
Dari awal kemunculannya saja sudah bikin banyak orang bertanya-tanya kenapa revisi UU KPK yang pada mulanya bukan prioritas, tapi ketika menjelang masa jabatan DPR malah di prioritaskan??. Dan DPR seolah tidak peduli dengan sikap masyarakat,akademisi maupun KPK itu sendiri yang dengan lantang menolak revisi UU tersebut.
Ketakutan terbesar KPK pun terjadi di saat Pakde jokowi menyetujui beberapa poin dari RUU KPK tersebut. Yang di anggap KPK memperlemah kekuatan KPK dalam memberantas korupsi. Meski banyak pihak yang menolak RUU tersebut, DPR tidak goyah untuk tetap mengesahkannya menjadi undang-undang pada tanggal 17 september 2019 lewat rapat paripurna yang di hadiri 102 anggota DPR RI. yang sekaligus menjadi tanda bahwa KPK bukan lagi lembaga independen.
OPINI
Sebelum membaca poin revisi UU KPK ane pikir pemerintah merevisi hukuman koruptor seperti di negara lain. Ternyata dugaan ane salah bukan hukumanya yang di revisi, tapi malah lembaganya yang di batasi dalam melakukan operasi. Aneh engga sihh??? Bukannya memperkuat tapi malah di batasi 
.
Dan ane masih ragu ketika kpk di awasi oleh dewan pengawas. Gimana engga ragu lembaga yang biasanya menangkap pejabat tanpa pikir panjang, kini selalu meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas. Dan kpk juga harus mengantongi izin ketika ingin melakukan penyadapan, pengledahan dan penyitaan terhadap pelaku koruptor. Yang di khawatirkan si dewan pengawas ini tidak jujur dalam mengemban tugas atau tembang pilih dalam kasus tertentu.
Bukannya ane engga percaya tapi yang namanya manusia bisa khilaf gann.. Apalagi soal uang iya kann??
Ane berharap pak jokowi mengangkat orang yang benar-benar kredibel dan terpercaya untuk urusan dewan pengawas ini.
Lalu kewenangan SP3 menurut ane ada plus minusnya. Plusnya memberikan kepastian hukum kepada si tersangka jika benar-benar tidak terbukti melakukan korupsi. Lalu minusnya yang ane takutkan jika ada kasus besar si pelaku koruptor memanfaatkan SP3 ini agar lolos dari jerat hukum gann..
yang namanya koruptor pasti pintar gann dalam menyembunyikan kejahatannya
Terakhir untuk urusan pegawai KPK menjadi ASN ane pikir tidak terlalu berpengaruh pada kinerjanya. Asal si pegawai ini di beri keamanan/jaminan saat bertugas menyelidiki kasus orang-orang besar. Karena sudah pasti orang-orang sana pada kepanasan ketika KPK ngebongkar kasus besar melibatkan dirinya
.
.Dan ane masih ragu ketika kpk di awasi oleh dewan pengawas. Gimana engga ragu lembaga yang biasanya menangkap pejabat tanpa pikir panjang, kini selalu meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas. Dan kpk juga harus mengantongi izin ketika ingin melakukan penyadapan, pengledahan dan penyitaan terhadap pelaku koruptor. Yang di khawatirkan si dewan pengawas ini tidak jujur dalam mengemban tugas atau tembang pilih dalam kasus tertentu.
Bukannya ane engga percaya tapi yang namanya manusia bisa khilaf gann.. Apalagi soal uang iya kann??
Ane berharap pak jokowi mengangkat orang yang benar-benar kredibel dan terpercaya untuk urusan dewan pengawas ini.
Lalu kewenangan SP3 menurut ane ada plus minusnya. Plusnya memberikan kepastian hukum kepada si tersangka jika benar-benar tidak terbukti melakukan korupsi. Lalu minusnya yang ane takutkan jika ada kasus besar si pelaku koruptor memanfaatkan SP3 ini agar lolos dari jerat hukum gann..
yang namanya koruptor pasti pintar gann dalam menyembunyikan kejahatannya
Terakhir untuk urusan pegawai KPK menjadi ASN ane pikir tidak terlalu berpengaruh pada kinerjanya. Asal si pegawai ini di beri keamanan/jaminan saat bertugas menyelidiki kasus orang-orang besar. Karena sudah pasti orang-orang sana pada kepanasan ketika KPK ngebongkar kasus besar melibatkan dirinya
.KESIMPULAN
Ane berharap DPR lain kali bisa mendengar aspirasi rakyat bukan hanya kepentingan pribadi yang di utamakan. Ini negara demokrasi yang menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat bukan untuk golongan apalagi kepentingan pribadi. Dan ane hanya bisa menunggu seberapa efektif kah UU KPK kali ini atau malah sebaliknya jadi koruptor bikin nambah smilee. 
Quote:
zafinsyurga dan 6 lainnya memberi reputasi
7
429
1
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan