Hallo gansis kembali lagi bersama ane si newbie yang akan membahas seputar berita dan politik yang terhangat dan terupdet.

Kita tahu bahwa mundurnya Imam Nahrawi sebagai Kemenpora kabinet kerja petahana Pak Jokowi menggemparkan sejagat Indonesia Raya hingga dunia maya karena kasusnya yaitu Korupsi dana keolahragaan.

Terlepas dari semua itu adakah pengalihan isu atas hotnews di kalangan elit politik yaitu revisi UU KPK yang hingga saat ini belum ada titik temu???

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo resmi menunjuk Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri menjadi Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Ia menggantikan posisi Imam Nahrawi yang sudah mengundurkan diri lantaran tersangkut kasus korupsi dana hibah KONI.

Walau tinggal menyisakan 20 hari efektif masa jabatan periode 2014-2019, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun tetap dihadapkan dengan berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.

"Yang pertama, mengembalikan kepercayaan lagi, semangat kerja Kemenpora pascamundurnya Pak Imam. Penandatanganan sejumlah dokumen tertentu dan rapat-rapat tertentu yang harus dihadiri setingkat menteri. Dan, supporting bagi persiapan Sea Games dan koordinasi jelang Hari Sumpah Pemuda," kata Sesmenpora, Gatot S. Dewa Broto kepada awak media, Jumat (20/9).
Selain itu, Hanif juga harus melakukan konsolidasi jelang persiapan FIBA World Cup. Menurut pria asal Yogyakarta tersebut, commitment fee untuk agenda besar itu belum dibayar, sedangkan jatuh tempo untuk pembayarannya sendiri harus diselesaikan November.

Selanjutnya, ia juga diminta melakukan monitor terkait bidding FIFA World Cup U-20. Prosesnya sendiri bakal diumumkan pada 23 atau 24 Oktober. Kenapa demikian? Karena Gatot menyebut pengajuan itu harus mendapat jaminan dari pemerintah.

Jelas pekerjaannya bakal lebih banyak. Maklum, Hanif sendiri tercatat masih mengemban jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja sampai saat ini. Jadi, ia disebut bakal rangkap jabatan sebagai menteri hingga masa bakti periode 2014-2019 berakhir di bulan Oktober.