Jumat 20 September 2019, 08:18 WIB


Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
https://news.detik.com/berita/d-4713...rupsi?single=1


Feri Amsari (Foto: Ari Saputra)

Jakarta - Kabinet periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan sejumlah catatan. Salah satunya terkait upaya pencegahan korupsi yang dinilai gagal karena ada dua menteri yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Menteri pertama yang menjadi tersangka yaitu Idrus Marham yang kala itu menjabat sebagai menteri sosial. Idrus diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek PLTU Riau-1.

Mengetahui statusnya sebagai tersangka, Idrus kemudian mengundurkan diri dari jabatan mensos. Idrus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta susbsider 2 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor. Majelis tingkat banding lalu memperberat hukuman Idrus menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

[table][tr][td]Baca juga: Pesan Mahfud MD ke Imam Nahrawi: Kuat, Sabar, Tegar Hadapi Proses Hukum[/td]
[/tr]
[/table]


Setahun kemudian, KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka. Imam diduga menerima suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora.

Imam sudah menyampaikan pengunduran diri dari jabatan menpora. Dia ingin fokus menghadapi proses hukum.



Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, memberikan sejumlah catatan mengenai dua menteri Jokowi yang menjadi tersangka KPK. Feri mulanya bicara soal sifat kekuasaan yang cenderung disalahgunakan dan berpotensi menyimpang.

"Mungkin di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, godaan kekuasaan itu yang mengubah seseorang. Saya tidak yakin orang seperti Imam Nahrawi punya bakal korup sedari awal, karena kan sudah diseleksi Jokowi dengan meminta background checking dilakukan KPK dan PPATK. Hanya saja memang kalau pemerintahan hanya permulaan saja bagus tetapi tidak ada evaluasi bagaimana kemudian mengawasi agar tidak terjadi korupsi, jadi ya bermasalah," kata Feri kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

[table][tr][td]Baca juga: Imam Nahrawi Mundur dari Menpora, Jokowi Tunjuk Plt atau Pejabat Definitif?[/td]
[/tr]
[/table]


Bagi Feri, pemerintahan Jokowi saat ini tidak mampu menerapkan sistem pencegahan korupsi. Alih-alih membangun sistem pemerintahan antikorupsi, Jokowi justru malah menyerang KPK untuk menjadi lembaga pencegahan.

"Padahal itu tugas Jokowi dalam pemerintahannya. Dan ini tergambar ternyata Jokowi malah gagal sistem pencegahan sehingga menteri-menterinya malah terlibat kasus-kasus korupsi dan itu menunjukkan ketidakseriusan Jokowi membuat kabinetnya terhindar dari permasalahan korupsi, jangan sampai kemudian proses antikorupsi Jokowi hanya nampak di permukaan tetapi tidak ada implementasi dalam penyelanggaraan pemerintahannya," ujar dia.



Dalam pandangan Feri, pencegahan dan pemberantasan korupsi semestinya dilakukan dari pucuk pimpinan pemerintahan yaitu presiden. Namun, kata Feri, Jokowi malah memulai periode pemerintahan keduanya dengan sangat buruk, salah satunya terkait revisi UU KPK.

"Peran presiden sebagai komando tertinggi untuk menata kabinetnya agar tidak koruptif itu ya dilakukan. Jokowi kan masih punya kesempatan di periode kedua, tapi dia sudah memulai periodenya dengan sangat buruk, malah dengan mematikan KPK, itu akan ada 'kebahagiaan' orang yang memiliki semangat koruptif karena KPK sudah diperlemah di bawah kendali Jokowi, ya sudah korupsi saja begitu. Kalau kemudian Jokowi resisten dengan semangat pemberantasan korupsi di periode keduanya, saya yakin menjelang berakhir kabinetnya akan semakin banyak orang atau menterinya terjerat kasus korupsi," beber Feri.

[table][tr][td]Baca juga: KPK Respons Tudingan Zalim Adik Imam Nahrawi: Ada 2 Bukti Kasus[/td]
[/tr]
[/table]


Dia pun meminta Jokowi lebih cermat dan komitmen dalam melakukan pencegahan korupsi di periode kedua pemerintahannya. Setiap kegiatan kementerian juga diminta untuk selalu mengedepankan profesionalitas.

"Misalnya Menpora punya kewenangan berkaitan dengan event-event olahraga yang berpotensi disimpangkan itu kan harusnya dibangun sistem agar tidak bisa walaupun kewenangannya berkaitan dengan bisnis-bisnis tertentu, dia tidak bisa memanfaatkannya kecuali membangun event itu menjadi profesional," tutur dia.
(knv/asp)