1.Andrinof Chaniago
Daya dukung pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya tidak memadahi lagi sebagai ibu kota.

2. Sonny Harry B. Harmadi
Jabodetabek sudah terlalu penuh, karena hampir 55 % penduduk Indonesia berdomisili di pulau Jawa.

3. Siti Zuhro
Pemindahan ibu kota harus menjadi starting point untuk menata ulang daerah, dengan mengoptimalkan otoda dan sentralisasi. Salah satunya dengan membuka cluster-cluster ekonomi baru.

Sementara beberapa tokoh yang memiliki opini berlawanan:

1. Dr. Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi, PEPS): wacana pemindahan ibukota negara sangatlah tiba-tiba. Pemindahan ibukota meskipun hanya wacana dan banyak menabrak aturan dalam pemerintahan ini, tetap terus berjalan.

2. Dr. Irman Putra Sidin (Pakar HTN):
Pertanyaan yang paling utama akan pemindahan ibukota adalah apakah pemindahan ibukota bisa dijawab secara konstitusional dan kenapa pak Karno memilih Jakarta sebagai ibukota karena Jakarta tempat kita berjuang dan Jakarta lah tempat kita memproklamirkan akan kemerdekaan Indonesia.

3. Dr. Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif INDEF):
Kalau kita lihat kondisi sekarang ini kondisi ekonomi kita sedang melambai dan bahkan pada 2 sampai 3 tahun depan Amerika serikat akan mengalami resesi ekonomi yang pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Kita harus melihat tingkat kemiskinan yang paling tinggi justru berada di Pulau Jawa bukan di Pulau Kalimantan. Kalau hanya memindahkan ibukota tanpa memperhatikan dari aspek ekonomi maka akan sangat membahayakan kondisi ekonomi Indonesia. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang akan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimnatan.

Setelah membaca dan coba mempelajari pendapat dari enam tokoh di atas, ane sebagai warga negara Indonesia serasa berdiri di persimpangan. Maksud ane, ane memiliki pendapat antara setuju dan tidak. Setuju, karena memang kondisi Jakarta yang telah sedemikian padatnya, membutuhkan solusi khusus. Selanjutnya, tidak setuju karena kondisi keuangan negara kita pada saat ini dan kemungkinan beberapa tahun ke depan dalam kondisi yang kurang baik. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek ini, seperti kita tahu sebesar 466 T. Jumlah yang sangat fantastis.


Source pict: news.sky.com

Menurut pendapat ane, mengapa tidak diupayakan jalan keluar lain. Seperti pendapat di bawah ini yang ane kutip dari laman media sosialnya seorang teman profesor, Bunda Wiwi Ardhanareswari:

"Amerika punya New York, New Jersey, Boston sebagai pusat industri, sedangkan ibu kota negaranya Washington DC. Selandia Baru juga sama, Auckland yang sebesar ini bukanlah ibu kota, sebab adanya di Welington. Bahkan India juga sama, Mumbai yang sangat terkenal gudangnya industri film paling produktif di dunia dan banyak artis bertebaran, bukan ibukota negara, sebab mereka punya New Delhi.

Nah bagaimana dengan ibukota Indonesia? Haruskah pindah ke Kalimantan?

Kalian pernah lihat pelebaran jalan? rumah penduduk yang digusur. Bukan jalannya yang dipindahkan, Bahkan pembuatan jalan tol juga menggusur lahan milik penduduk.

Kenapa tidak bisa berlaku yang sama dengan ibu kota?

Semua stasiun TV yang siarannya ada di semua pelosok Nusantara, adanya di Jakarta. Rumah produksi hiburan, film dan semacamnya, adanya di Jakarta. Perkantoran dan head office perusahaan milik asing, adanya di Jakarta. Pusat bisnis, seperti mangga dua, sarinah, blok M, Kelapa gading dll adanya di Jakarta. Pusat perumahan mewah nan elite adanya di Jakarta.
Universitas bertebaran di Jakarta
Bahkan rumah-rumah artis yang penghasilannya milyaran juga di Jakarta.

Mengapa bukan mereka saja yang disuruh pindah, sebagaimana mudah sekali pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol dan pelebaran jalan arteri?

Dengan memindahkan pusat industri dan hiburan dari Jakarta ke Kalimantan, pasti biayanya lebih murah dibandingkan membangun ibu kota baru di Kalimantan.

Dengan memindahkan mereka. Tugas negara sama seperti tugas bayar ganti rugi kepada petani yang sawahnya kena gusur jalan tol. Pemerintah tidak mau tahu si petani akan pindah ke sawah mana. Bukankah akan sama outputnya jika "mengusir" mereka dan memindahkannya ke Kalimantan?

Bukankah negara tidak perlu tahu, misalnya Chairul Tanjung mau bikin Trans TV, Trans7 atau Transmart seperti apa di tempat yang baru? Negara juga tidak perlu risau Ram Punjabi and the gank mau buat rumah produksinya di tempat baru seperti apa nantinya? Dan negara juga tidak harus pusing saat semua artis ber-transmigrasi ke tempat baru, supaya lebih dekat ke tempat kerjanya?

Bandingkan jika ibukota yang dibuat baru? Negara harus membangun:
- Istana negara baru
- Gedung KPK baru
- Gedung DPR baru
- Kantor-kantor administrasi negara baru.
- Lambang-lambang kenegaraan seperti Monas dan Patung Selamat datang, baru.
Bahkan kop surat dll, juga semuanya harus baru.


Source pict: thejakartapost.com

Ane yakin, Agan dan Sistah memiliki pendapat beragam menanggapi masalah ini, dan itu syah-syah saja. Terlepas pro dan kontra tentang masalah ini, tidak ada salahnya kita cari tahu pendapat rakyat Indonesia yang ane kutip dari detik.com (retrieved 17 September 2019):

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada periode 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1.200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai secara swadaya oleh KedaiKOPI.

Survei KedaiKOPI menunjukkan 39,8% responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6% dan 24,6% memilih untuk tidak beropini.

Baik, berdasarkan hasil survei, Gansits bisa menyimpulkan sendiri, seberapa besar rakyat Indonesia menyetujui, maupun sebaliknya. Kalian termasuk yang mana? Yang setuju atau tidak?

Salam. Puspita Rini.


Sumber: https://m.detik.com/news/berita/d-46...ei-membuktikan