- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Laode Tuding DPR dan Pemerintah Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK
TS
shifu356
Laode Tuding DPR dan Pemerintah Berkonspirasi Lucuti Kewenangan KPK
Penyidik KPK Novel Baswedan (kedua kiri) bersama mantan pimpinan KPK Abraham Samad (tengah) dan Wakil pimpinan KPK Laode M Syarif (kedua kanan) berbicara kepada wartwan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/2). Novel kembali ke Indonesia usai menjalani operasi mata selama sepuluh bulan di Singapura, akibat dari tragedi penyiraman air keras beberapa waktu lalu | AKURAS E N S O RDharma Wijayanto
AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ([url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=KPK][color=#f9a01b][b]KPK[/b][/color][/url]) [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Laode+M+Syarif][color=#f9a01b][b]Laode M Syarif[/b][/color][/url] angkat bicara soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meneken dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=KPK][color=#f9a01b][b]KPK[/b][/color][/url].
Menurut Syarif, DPR dan pemerintah telah berkonspirasi melucuti kewenangan yang dimiliki Lembaga Antikorupsi. Terlebih, [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=KPK][color=#f9a01b][b]KPK[/b][/color][/url] sebagai pelaksana UU tidak diajak konsultasi atau setidaknya diberitahu pasal mana saja yang akan diubah, sehingga hal ini bakal menjadi preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia dan bukan ada yang baik.
"Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tertebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik," ujar Syarif saat dikonfirmasi pada Kamis (12/9/2019).
Syarif pun menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang seakan menyembunyikan sesuatu terkait revisi UU [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=KPK][color=#f9a01b][b]KPK[/b][/color][/url] ini. Karena, tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah mengenai RUU tersebut.
Kemungkinan hal serupa juga bakal terjadi jika DPR dan pemerintah menyangkut revisi UU yang terkait lembaga lain seperti Kepolisian atau Kejaksaan.
"Sebagai ilustrasi, mungkinkah DPR dan Pemerintah akan melakukan hal seperti ini pada lembaga lain, seperti kepolisian atau kejaksaan atau lembaga-lembaga lain?," katanya.[]
Baca Juga:
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-761882-read-fahri-hamzah-ke-pimpinan-kpk-baru-kembalilah-ke-pangkuan-ibu-pertiwi][color=#ef4623][b]Fahri Hamzah Ke Pimpinan KPK Baru: Kembalilah Ke Pangkuan Ibu Pertiwi[/b][/color][/url]
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-761876-read-pansel-tak-temukan-keputusan-formil-soal-pelanggaran-etik-berat-dari-firli-bahuri][color=#ef4623][b]Pansel Tak Temukan Keputusan Formil Soal Pelanggaran Etik Berat Dari Firli Bahuri[/b][/color][/url]
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-761870-read-firli-terpilih-sebagai-ketua-kpk-dikhawatirkan-muncul-disharmoni-di-internal][color=#ef4623][b]Firli Terpilih Sebagai Ketua KPK, Dikhawatirkan Muncul Disharmoni Di Internal[/b][/color][/url]
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-761858-read-laode-tuding-dpr-dan-pemerintah-berkonspirasi-lucuti-kewenangan-kpk]Sumber[/url]
0
665
10
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan