Caesar atau tidak? Selama ini operasi persalinan Caesar masih menjadi perang opini di kalangan masyarakat Indonesia. Caesar memang menjadi pilihan jika persalinan normal mengancam nyawa. Namun data BPJS Kesehatan menunjukkan, terjadi peningkatan operasi Caesar dari 347.215 pada 2014, menjadi sebanyak 731.960 pada 2017.

Data WHO juga menunjukkan, jumlah perempuan di seluruh dunia yang melahirkan melalui operasi Caesar meningkat hampir 4% pada 2000-2015. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kelahiran melalui operasi Caesar dari 16 juta pada 2000 menjadi 30 juta pada 2015.



Pada beberapa kondisi, operasi Caesar merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan dan menurunkan resiko kematian bayi. Namun prosedur ini tidak bebas dari resiko timbulnya komplikasi, seperti perdarahan, penyumbatan pembuluh darah, serta cedera pada ibu dan janin.

Lantas apa yang menjadi penyebab naiknya angka Caesar? Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh sistem pembayaran BPJS kesehatan yang menanggung biaya persalinan. BPJS kesehatan memang menanggung biaya persalinan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang hendak melakukan Caesar seandainya terdapat indikasi medis dan mendapat rujukan dari dokter fasilitas kesehatan tingkat I.

Meskipun begitu, melahirkan dengan cara Caesar tanpa indikasi medis masih diperbolehkan. Dalam kasus ini, dokter kandungan berperan menjelaskan seara menyeluruh tentang risiko operasi yang mungkin terjadi pada ibu ataupun bayi.



Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi lndonesia (POGI) sepakat bahwa tindakan sectio caesarea atau operasi caesar atas permintaan pasien bukan merupakan bentuk pelanggaran etik selama ada penjelasan khusus oleh dokter dan surat persetujuan tindakan medik bedah caesar. Prosedur penjelasan dan persetujuan melibatkan saksi dari dokter dan saksi dari pasien.

Selama ini, opsi pertama yang ditawarkan masih persalinan pervaginam atau secara normal. Operasi caesar baru menjadi alternatif persalinan ketika kondisi ibu dan janin memburuk. Pertimbangan operasi caesar harus dilihat dari berbagai sisi.

WHO menetapkan tingkat ideal untuk operasi caesar sebesar 10% sampai 15% sejak 1985. Sejumlah studi menunjukkan, ketika persentasenya di bawah 10%, lebih banyak ibu dan bayi yang meninggal karena mereka tidak memiliki akses terhadap intervensi yang menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, tidak ada bukti angka kematian menurun ketika persentasenya di atas 15%.



Langkah Pemerintah Cina dalam persoalan tentang operasi caesar ini patut dicermati. Satu dekade lalu. “Negeri Panda” ini selalu berada di peringkat atas  negara-negara dengan tingkat operasi caesar yang tinggi di dunia. Secara perlahan, Beijing melakukan berbagai upaya untuk menekan angka persalinan caesar. Hasilnya, praktik caesar menurun dalam kurun waktu dua tahun sejak 2012. Angka persalinan dengan caesar sebesar 43,3% pada 2012 ditekan menjadi 41,1% pada 2016, dari 7 juta kelahiran di 438 rumah sakit besar di Cina.

Keberhasilan itu dipengaruhi oleh visi dan sejumlah kebijakan pemerintah. Pada 2001, Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional di Cina menjadikan pengurangan tingkat operasi caesar sebagai prioritas nasional dalam rencana 10 tahun mereka. Dan yang tak kalah penting. adanya penerapan hukuman. Rumah sakit di Cina akan diminta pertanggungjawaban atas tingkat operasi caesar yang dilakukan mereka. Rumah Sakit yang melakukan hal itu akan dibandingkan satu sama lain dan akan dikenai denda jika target mereka tidak terpenuhi.

Tak hanya itu, rumah sakit dengan angka operasi caesar yang tinggi terancam dicabut lisensinya. Sebuah rumah sakit di Provinsi Hubei pernah mendapat ancaman tersebut karena tingginya operasi caesar pada 2012. Maka dokter- dokter kandungan di Cina diizinkan untuk tidak memenuhi kehendak pasien yang ingin caesar. Bagian dari kebijakan ini adalah dokter bias menentang keinginan wanita (yang meminta caesar).



Di Tanah Air, dalam mengantisipasi peningkatan operasi caesar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah membentuk sebuah komisi independen lintas institusi, yang terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan, ahli hukum, POGI. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh lndonesia(PERSI), dan Asosiasi Dinas Kesehat).

Komisi Independen ini dibentuk pada akhir 2018. Tugas mereka sebagai verifikator, kasus-kasus yang dianggap meragukan akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan prosedur. Kasus tindakan operasi caesar adalah salah satu yang diperhatikan.