GUBERNUR Sumatra Utara Edy Rahmayadi menjawab polemik yang terjadi di masyarakat mengenai rencana penerapan konsep wisata halal di kawasan Danau Toba.

Edy menyatakan tidak pernah mewacanakan atau berencana menerapkan konsep wisata halal atau wisata syariah di Toba.

"Apa pernah Anda dengar saya bilang mau membuat Danau Toba Syariah?" tanyanya kepada wartawan, Kamis (5/9).

Hal itu dia kemukakan meluruskan informasi tentang pariwisata Danau Toba yang belakangan ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

Dia menegaskan tidak pernah mengatakan atau mewacanakan akan menerapkan wisata halal atau wisata syariah di Danau Toba.

Mantan Pangkostrad itu juga memastikan informasi yang beredar mengenai masalah itu adalah hoaks dan fitnah. "Itu adalah hoaks dan fitnah yang sangat jelek. Saya sangat sadar masyarakat saya itu beragam. Jangan pernah dengar hasutan dan fitnah," kata dia.

Ia yakin masalah ini terjadi akibat kesalahpahaman wartawan atas informasi yang disampaikannya saat kunjungan Presiden Jokowi ke Danau Toba, belum lama ini.

Ketika itu Edy ditanya wartawan apa kebijakan yang dia lakukan untuk menjadikan Danau Toba sebagai obyek wisata unggulan.

Edy mengatakan ketika itu ia menjelaskan bahwa ada dua hal utama yang perlu diperhatikan mengenai wisata Danau Toba.

Pertama, mengenai wisatawan mana yang paling banyak datang ke Toba. Jika wisatawan Malaysia yang paling banyak datang, maka segala keperluan mereka harus dipersiapkan.

Penyiapan keperluan tersebut tentu saja perlu disesuaikan dengan kebiasaan dan kebudayaan wisatawan yang datang.

Dengan begitu mereka akan lebih nyaman dan akan kembali lagi ke Danau Toba. Begitu juga dengan wisatawan dari negara lain.

Kedua, mengenai infrastuktur. Ketika itu ia mengatakan bahwa infrasturktur sebagai konsep pariwisata haruslah disiapkan juga. Demikian juga halnya dengan akomodasi yang representatif.

Dari semua penjelasannya tersebut Edy merasa tidak pernah menyampaikan tentang rencana menerapkan wisata halal di Danau Toba.

Karena itu dia berharap kepada semua pihak agar mengakhiri polemik yang terjadi karena jika tidak segera dihentikan akan dapat memicu perpecahan masyarakat. (X-15)

Klarifikasi