Hanya kurang dari setengah hari, terjadi kekosongan posisi direktur utama di dua bank milik negara (BUMN). Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Suprajarto menolak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Kamis (29/8), yang mengangkatnya menjadi direktur utama. Ia pun memilih mundur dari jabatan Dirut BTN. Alhasil, langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas kedua bank BUMN papan atas tersebut memicu kehebohan.

Suprajarto mengumumkan pengunduran dirinya hanya sekitar tiga jam setelah BTN menggelar RUPSLB. Usai rapat, memang sudah berhembus kabar dia akan menolak jabatan Dirut BTN.

Ketika jam menunjukkan hampir pukul delapan malam, Kamis (29/8), Suprajarto memulai konferensi persnya di Restoran TeSate, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam waktu tiga menit 46 detik, dia menjelaskan alasan di balik penolakannya tersebut.

Bankir kawakan ini mengaku tidak pernah diajak bicara, apalagi bermusyawarah. Hanya dari media massa ia mendapat informasi tentang pergeseran jabatannya.

Alhasil, Suprajarto tidak dapat menerima keputusan pemegang saham yang mendapuknya jadi Dirut BTN. "Saya memutuskan mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB BTN."

Mengenakan kemeja batik lengan panjang, Suprajarto juga meminta doa untuk kelancaran resepsi pernikahan anaknya Sabtu nanti. Belum terpikir apa rencana ke depan untuk kariernya. Ia hanya ingin liburan, happy, dan enjoy.

(Baca: Alasan Kementerian BUMN Angkat Suprajarto Jadi Dirut BTN )

Keputusan Kementerian BUMN menggeser Suprajarto dari nakhoda BRI menjadi Dirut BTN memang mengundang pertanyaan.Sebab, sejak memimpin BRI pada Maret 2017, Suprajarto tercatat sukses membuat bank BUMN ini mencetak untung Rp 30 triliun pada tahun 2018. Bandingkan dengan laba bersih BTN yang hanya 10% dari jumlah tersebut.

Di sisi lain, keputusan Kementerian BUMN menggeser Suprajarto ke BTN berpotensi menggerakkan lokomotif di dua bank BUMN lain. Kursi Suprajarto di BRI otomatis harus diisi. Kabarnya, calon bos baru BRI bisa berasal dari salah satu direksinya saat ini atau dari bank BUMN lain.

Salah satu yang disebut-sebut akan menjabat dirut baru BRI adalah Achmad Baiquni, yang saat ini merupakan Dirut Bank Negara Indonesia (BNI). Apalagi, Baiquni bukan orang baru di BRI karena dia pernah menjabat direktur keuangan di bank tersebut.

Kebetulan pula, BRI dan BNI juga akan menggelar RUPSLB dengan agenda perubahan pengurus. BNI akan melangsungkan hajatan tersebut pada Jumat ini (30/8). Sedangkan BRI bakal mengadakan RUPSLB pada Senin pekan depan (2/9).

(Baca: Naik Turun Karier Suprajarto, Dirut BRI yang Menolak Pimpin BTN)
Suprajarto



Suprajarto menolak menjadi direktur utama BTN, setelah sebelumnya memimpin BRI. ( ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperingatkan para menteri untuk tidak mengambil kebijakan strategis, khususnya mengganti para pejabat di kementerian masing-masing maupun pejabat BUMN, hingga terbentuknya kabinet baru Oktober mendatang. Alasannya, masa jabatan kabinet ini tinggal tersisa kurang dari dua bulan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah mewanti-wanti agar perintah Presiden dipatuhi. “Tidak hanya Kementerian BUMN. Semuanya tidak membuat keputusan-keputusan strategis sampai ada pembentukan kabinet baru," kata Luhut.

Begitu pula dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. "Para menteri diimbau dan diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penggantian jabatan atau posisi tertentu, dua hal itu," katanya.

Namun, sejak sebulan lalu, tercatat lima perusahaan BUMN telah mengumumkan rencananya melangsungkan RUPSLB untuk perubahan pengurus. Manajemen kelima perusahaan BUMN itu menyatakan agenda rapat berdasarkan permintaan dari pemegang sahamnya, yang mayoritas adalah Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Rini Soemarno tidak membantah atau mengiyakan soal rencana perombakan pengurus perusahaan-perusahaan BUMN itu. “Loh ya enggak tahu, kita lihat saja,” kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 Juli 2019.

Sedangkan Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, perombakan akan dilakukan pada lima perusahaan yang telah go public.: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), BTN, BRI, dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Di sisi lain, ada sejumlah perusahaan BUMN yang sedang ditimpa masalah atau kinerjanya kurang bagus belakangan ini. Salah satunya PT PLN (Persero), yang posisi direktur utamanya kosong sejak akhir Mei lalu. Sofyan Basir mengundurkan diri dari jabatan itu karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masalah berat juga membelit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Meski ekspor baja naik 300%, perusahaan terus rugi. Semester pertama tahun ini kerugiannya telah mencapai US$ 137,9 juta.

Krakatau saat ini menjalankan program restrukturisasi utang agar kinerjanya dapat kembali sehat dan berdaya saing. Salah satu kajiannya yakni menawarkan pensiun dini terhadap karyawan.

Serikat Pekerja BTN dan BRI membuat pernyataan sikap bersama yang menolak hasil RUPSLB. Mereka mendukung langkah Suprajarto. “Sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai dirut BTN setelah sebelumnya menjabat dirut BRI pada dasarnya sebuah pelecehan,” tulisnya.

Menurut mereka, BTN kapasitasnya jauh lebih kecil dari BRI. Mereka setuju dengan larangan pejabat di lingkungan BUMN agar menahan diri dan tidak mengambil keputusan politik apapun sampai Oktober nanti.

Kedua serikat pekerja itu meminta kepada Menteri BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip good governance. Selain itu, kementerian juga harus melaksanakan manajemen karier bankir melalui sistem yang baik dan terbuka.

(Baca: Digantikan Suprajarto, Dirut BTN Maryono: Pilihan yang Sangat Tepat)

RUPSLB Bank Mandiri pada Rabu lalu (28/8) menjadi pembuka drama perombakan di perusahaan BUMN. Tapi bukan direksi yang diganti, melainkan komisaris dari perwakilan pemerintah. Yang terpilih adalah Rionald Silaban, mantan staf Sri Mulyani di Bank Dunia.

Setelah BTN menggelar RUPSLB Kamis kemarin, ada dua perusahaan BUMN lagi yang melangsungkan rapat pemegang dengan agenda yang sama pada Jumat ini. Dua perusahaan BUMN itu adalah BNI dan PGN. Pekan depan, giliran BRI mengadakan RUPSLB.

Rencana penggantian direksi juga masuk dalam agenda RUPSLB Indofarma dan Kimia Farma. Kedua BUMN farmasi itu akan menggelar rapat pada 18 September nanti.

(Baca: Jokowi Larang Menteri Rombak Pejabat, Luhut: Itu Harus Dipatuhi)

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam berpendapat pergantian direksi BUMN ini sangat tidak tepat. Apalagi mayoritas BUMN saat ini baru saja melakukan pergantian direksi. Meminjam istilah Jokowi, langkah Menteri Rini justru menimbulkan kegaduhan.

Kalau memang perlu diganti, menurut dia, seharusnya Menteri BUMN di kabinet baru yang melakukan. Tujuannya, agar sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kedua Jokowi.

Ia yakin pergantian direksi ini bukan untuk menyelesaikan masalah BUMN. Sangat wajar jika muncul dugaan langkah Kementerian BUMN tersebut sangat politis. “Dalam rangka menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis,” kata Pieter.