Ini 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan ke Presiden Jokowi
Senin, 2 September 2019 17:52 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Penyerahan tersebut disampaikan Pansel Capim KPK secara langsung kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Setelah pertemuan dengan Presiden, Pansel Capim KPK mengumumkannya di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Adapun 10 nama calon pimpinan KPK yang diserakan Presiden Jokowi dan nantinya dikirim ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan, di antaranya : 

1.Alexander Marwata – (Komisioner KPK)

2. Firli Bahuri – (Anggota Polri)

3. I Nyoman Wara – (Auditor BPK) 

4. Johanis Tanak – (Jaksa)

5. Lili Pintauli Siregar – (Advokat)

6. Luthfi Jayadi Kurniawan – (Dosen)

7. Nawawi Pomolango – (Hakim)

8. Nurul Ghufron – (Dosen‎)

9. Roby Arya – (PNS Sekretaris Kabinet) 

10. Sigit Danang Joyo – (PNS)

Harapan Komisi III DPR

Sejumlah anggota komisi III berkeras uji kelayakan dan kepatutan Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar oleh anggota DPR periode sekarang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menyerahkan 10 nama Capim KPK yang lolos seleksi untuk mengikuti fit and Proper test di Komisi III.

"Harapan kami adalah presiden segera menyerahkan ke komisi 3 kenapa, karena waktu untuk melakukan fit and proper tes sudah sangat mepet," ujar Wakil Ketua Komisi III, Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/9/2019).

Menurut politikus PDIP itu, dengan cepatnya proses pemilihan komisiner KPK yang baru maka polemik mengenai Capim akan segera usai.

Untuk diketahui sejumlah pegiat anti korupsi  meragukan kompetensi para Capim yang diloloskan  Pansel KPK.

"Biarlah tidak berlama-lama terjadi polemik yang ada pro dan kontra. Terkait polemik yang terjadi sekarang ini saya pikir 10 nama sudah di tangan presiden, itulah sebuah proses pansel yang menurut kami sesuai aturan dan cukup profesional," katanya.

Menurut Herman, seharusnya Pansel sejak awal mengumumkan apakah uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK dilakukan oleh anggota DPR sekarang atau periode mendatang.

Sehingga menurutya tidak akan menjadi polemik seperti sekarang ini.

"Jadi kalau ada pemikiran kenapa harus sekarang, kenapa tidak periode mendatang, kenapa tidak dari awal Pansel dibentuk kemudian melakukan protes 'jangan sekarang'. Dari awal  sudah berjalan, setelah adanya nama-nama baru muncul pro dan kontra. Saya rasa ini tidak profesional, subyektif," tuturnya.

Sementara itu Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya dilakukan anggota DPR periode sekarang karena paham terhadap kinerja KPK dalam 5 tahun terkahir.

"Mengapa harapannya demikian, karena anggota Komisi III yang akan menguji berarti adalah orang-orang yang sudah paham tentang KPK dari proses pengawasan dan anggaran selama hampir 5 tahun ini," katanya.

Bila digelar pada periode mendatang, maka menurutnya proses fit and proper ters tidak akan maksimal.

Karena sebagian anggota Komisi III nanti merupakan orang orang baru yang belum pernah bertugas mengawasi kinerja KPK.

'Jika diuji oleh Kom III periode mendatang maka bisa jadi setengah anggota Kom III akan merupakan orang-orang baru yang belum mengerti tentang "jeroan" KPK sehingga proses uji kelayakannya akan lebih pada hal-hal yang tidak mengarah pada bagaiman capim akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada jika terpilih," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) tidak perlu terburu-buru dalam memutuskan 10 nama calon pimpinan lembaga antirasuah. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima Pansel Capim KPK yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Kita harapkan, saya kira kita juga tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama yang layak dipilih DPR," ujar Jokowi. 

Jokowi pun mengucapkan terimakasih kepada Pansel Capim KPK karena telah bekerja keras dalam menyeleksi sejak awal hingga saat ini menjaring 10 nama calon pimpinan KPK. 

"Ini adalah sebuah proses panjang yang telah dilalui," ucap Jokowi. 

Dalam menyeleksi capim KPK, kata Jokowi, berbagai masukan dari masyarakat terhadap Pansel KPK diharapkan menjadi catatan dalam menyeleksi nama-nama capim KPK. 

"Saya juga minta agar masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberikan masukan, itu bisa menjadi catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," tutur Jokowi. 

Fit and proper test di DPR rencananya tak pakai makalah

Wakil Ketua Komisi III Herman Hery minta Presiden Joko Widodo (jokowi0 segera menyerahkan 10 nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang telah diserahkan Panitia Seleksi (Pansel).

Sehingga menurutnya, DPR bisa segera menggelar uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 10 nama tersebut untuk dipilih menjadi lima komisioner KPK.

"Harapan kami adalah presiden segera menyerahkan ke komisi 3 kenapa? Karena waktu untuk melakukan fit and proper tes sudah sangat mepet," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/9/2019).

Herman Hery yakin bila presiden segera menyerahkan 10 nama Capim tersebut, maka proses uji kelayakan dan kepatutan dapat selesai pada masa keanggota DPR periode sekarang ini.

Komisi III akan secara maraton menseleksi 10 nama Capim itu, sebelum pelantikan anggota DPR yang baru pada 1 Oktober mendatang.

"Kalau untuk fit and proper tes, menurut saya, paling lama 3 hari. Kami akan kerja siang malam," ucap Herman Hery.

Pasalnya menurut Herman, komisi III berencana untuk tidak menggunakan makalah dalam proses fit and tes nanti.

Komisi III nanti akan langsung mewawancarai para Capim KPK.

"Oh kami tidak pakai makalah lagi . Langsung wawancara. Iya kalau dulu pakai makalah. Saya engga tahu. Sekarang kan kami harus rapat internal dulu. Tetap kami akan rapat internal. Mungkin satu dua hari ini sehingga ada kesepakatan internal dulu pola fit and proper test," pungkasnya.

Editor: Imanuel Nicolas Manafe