Medanbisnisdaily.com-Medan. Di berbagai jejaring media sosial, santer penolakan masyarakat terhadap wacana wisata halal yang akan diterapkan di kawasan Danau Toba sebagaimana disampaikan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi.

Gubernur Edy Rahmayadi beberapa hari yang lalu kepada wartawan juga mengaku menerima telepon dan pesan whatsapp dari berbagai tokoh masyarakat Batak dari berbagai daerah, yang mempertanyakan apakah benar bakal menerapkan wisata halal di kawasan Danau Toba.

Pemprov Sumut pun menjelaskan soal rencana wisata halal tersebut, melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut, M Fitriyus, dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua, kepada wartawan, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Sabtu (31/8/2019).

Fitriyus mengatakan, masyarakat kemungkinan mendapatkan informasi yang kurang jelas sehingga memicu munculnya opini dan anggapan seolah-seolah Gubsu Edy misalnya mau mengislamkan kawasan Danau Toba.

Fitriyus memberikan klarifikasi bahwa Pemprov Sumut tidak memaksudkan konsep wisata halal yang dalam persepsi mengislamkan kawasan Danau Toba. Namun lebih pada ketersediaan tempat-tempat halal bagi wisman Muslim tanpa menghilangkan adat dan budaya di kawasan Danau Toba.

Mengapa harus tersedia tempat-tempat berkonsep halal di kawasan Danau Toba? Ia menjelaskan untuk mengakomodir kebutuhan bagi wiswan Muslim, apakah itu tempat makan ataupun untuk keperluan ibadah salat.

Sebab yang paling real saat ini untuk mendongkrak kunjungan wisman ke kawasan Danau Toba adalah masih dari negara tetangga yang kebanyakan wisman Muslim, semisal dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Faktanya juga saat ini jumlah kunjungan wisman Muslim ke sana semakin banyak.

"Jadi maksud Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebenarnya bukan begitu (opini masyarakat yang berkembang mau menghilangkan adat dan budaya setempat dengan wisata halal), karena halal ini sebenarnya adalah untuk mendukung kepariwisataan itu sendiri. Kata-kata halal dimaksud sudah mendunia, kalau kita lihat pariwisata di Amerika, di Eropa, di Australia, jadi itu memang seperti itu gitu," sebut Fitriyus.

Lebih lanjut dijelaskannya, pangsa pasar pariwisata adalah dari berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai latar belakang.

"Jadi bagaimana kita mau meningkatkan pariwisata kalau sarana prasarana yang ada itu untuk kebutuhan mereka datang tidak kita persiapkan?," sebut Fitriyus.

Ditambahkannya, soal bagaimana infrastrukturnya, sarana prasarananya, sumber daya manusianya dan yang lainnya dalam industri pariwisata harus ditata.

"Dari mancanegara misalnya yang sederhana dari Malaysia mau datang sedangkan makanan misalnya ah nggak ada, susah mereka mencari makan, bagaimana mereka suatu saat akan datang kembali, gitu loh," tambahnya.

Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua, menambahkan,vGubernur Edy Rahmayadi menjadikan pariwisata sebagai salah satu fokus program kepemimpinannya, termasuk untuk pengembangan pariwisata Danau Toba, sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategus Pariwisata Nasional (KSPN).

Dalam statusnya sebagai KSPN, Danau Toba harus dikembangkan, baik dari sisi atraksi, amenitas dan aksebilitas. Dari sisi attraksi, Danau Toba sudah memilikinya dan terus dikembangkan, termasuk kekayaan potensi adat dan budaya serta even-even lokal, nasional dan internasional.

Kemudian amenitas, yaitu prasarana pendukung, seperti perhotelan, restoran, tempat makan dan termasuk rumah ibadah, adalah yang ditata dan diadaptasikan dengan kebutuhan wisman, termasuk untuk wisman muslim.

Misalnya untuk wisman Muslim yang semakin banyak berkunjung ke kawasan Danau Toba, perlu ketersediaan tempat-tempat halal bagi mereka, seperti rumah makan halal dan tempat bagi mereka menunaikan ibadah dalam kaitan idabah salat lima waktu.

Jadi Pak Gubernur Edy hanya bicara konsep saja," ujarnya.


http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...an_danau_toba/



Sangat tidak setuju, Apalagi salah satu poinnya, sebagaimana disebut Gubsu, adalah penataan lokasi pemotongan binatang kaki empat (babi).
Antropolog Batak, Prof Bungaran Antonius Simanjuntak (BAS), mengingatkan Gubsu untuk tidak meneruskan konsepnya itu.

"Gubsu tidak boleh mengubah dan mengatur adat dan budaya. Apakah Gubsu mau menghancurkan adat budaya Batak dengan label makanan halal itu?"

Menurut BAS, tanah Batak sama dengan Bali, ada kuliner tradisionalnya yang bisa dicicipi turis lokal maupun mancanegara. Itu adalah bagian kekayaan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tradisi yang harus dihormati dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Di Batak, ada banyak kuliner tradisional. Antara lain, sangsang, naniarsik, namargota, napinadar, natinanggo, silalat, naginoreng dan sebaginya.