- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Lenis Kogoya Instruksikan Kepala Suku di Papua Tak Terlibat Demo
TS
khayalan
Lenis Kogoya Instruksikan Kepala Suku di Papua Tak Terlibat Demo
Jumat 30 Agustus 2019, 15:40 WIB
Andhika Prasetia - detikNews
Stafsus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kogoya/Foto: Andhika Prasetia-detikcom
Stafsus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kogoya menginstruksikan kepala suku setempat untuk tidak terlibat unjuk rasa. Lenis menyebut mereka menuntut Gubernur Papua Lukas Enembe turun tangan.
"Pagi tadi saya udah pesan kepada masyarakat di sana, masing-masing kepala suku saya suruh mundur semua. Memang mereka menuntut gubernur harus datang, harus ketemu. Tapi saya bilang, kapan? Gubernur kan tidak ada di Papua," ujar Lenis di kantornya, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Lenis sudah memberi tahu mengenai Lukas yang sedang tidak berada di Papua. Setelah berkoordinasi, kepala suku dan warganya sudah dipulangkan.
"Contohnya di Sentani, itu Agus Kogoya dan Beler Kogoya saya perintahkan segera dijemput dan koordinasi dengan Kapolres akhirnya sudah mulai dijemput dan pulang. Sudah pulang, diarah ke perempatan sana juga sama, sudah bagi tugas jadi dijemput masing-masing pakai truk," ujar Lenis.
Lenis menjelaskan mengenai akar permasalahan konflik di Papua maupun Papua Barat, salah satunya permasalahan otonomi khusus (otsus). Ia juga mempertanyakan pelaporan keuangan dana otsus dari pemprov ke pemerintah pusat.
"Uang itu ada uang afirmasi 6 persen, kepada lembaga masyarakat adat 2 persen, tokoh perempuan 2 persen, tokoh agama 2 persen. Sampai hari ini Menteri Dalam Negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi 6 persen, sampai hari ini belum ada lapor," kata Lenis.
Lenis mengatakan, sejak Papua diberi dana otsus, gubernur belum melaporkan dana afirmasi ke pusat. Lenis meminta adanya audit keuangan.
"Sebelum UU Otsus berakhir harus ada audit keuangan di Papua. Setelah itu melihat oh dana ini yang bikin kesalahan di Papua atau Jakarta. Kalau Papua mengatakan salah, berarti kita katakan dia salah," ujarnya. (fdn/dkp)
https://m.detik.com/news/berita/d-46...o/1#detailfoto
KPK, kejaksaan, kepolisian... monggo masuk papua, periksa semua pejabat papua.. minta kawal sama TNI bila perlu..
Andhika Prasetia - detikNews
Stafsus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kogoya/Foto: Andhika Prasetia-detikcom
Stafsus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kogoya menginstruksikan kepala suku setempat untuk tidak terlibat unjuk rasa. Lenis menyebut mereka menuntut Gubernur Papua Lukas Enembe turun tangan.
"Pagi tadi saya udah pesan kepada masyarakat di sana, masing-masing kepala suku saya suruh mundur semua. Memang mereka menuntut gubernur harus datang, harus ketemu. Tapi saya bilang, kapan? Gubernur kan tidak ada di Papua," ujar Lenis di kantornya, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Lenis sudah memberi tahu mengenai Lukas yang sedang tidak berada di Papua. Setelah berkoordinasi, kepala suku dan warganya sudah dipulangkan.
"Contohnya di Sentani, itu Agus Kogoya dan Beler Kogoya saya perintahkan segera dijemput dan koordinasi dengan Kapolres akhirnya sudah mulai dijemput dan pulang. Sudah pulang, diarah ke perempatan sana juga sama, sudah bagi tugas jadi dijemput masing-masing pakai truk," ujar Lenis.
Lenis menjelaskan mengenai akar permasalahan konflik di Papua maupun Papua Barat, salah satunya permasalahan otonomi khusus (otsus). Ia juga mempertanyakan pelaporan keuangan dana otsus dari pemprov ke pemerintah pusat.
"Uang itu ada uang afirmasi 6 persen, kepada lembaga masyarakat adat 2 persen, tokoh perempuan 2 persen, tokoh agama 2 persen. Sampai hari ini Menteri Dalam Negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi 6 persen, sampai hari ini belum ada lapor," kata Lenis.
Lenis mengatakan, sejak Papua diberi dana otsus, gubernur belum melaporkan dana afirmasi ke pusat. Lenis meminta adanya audit keuangan.
"Sebelum UU Otsus berakhir harus ada audit keuangan di Papua. Setelah itu melihat oh dana ini yang bikin kesalahan di Papua atau Jakarta. Kalau Papua mengatakan salah, berarti kita katakan dia salah," ujarnya. (fdn/dkp)
https://m.detik.com/news/berita/d-46...o/1#detailfoto
KPK, kejaksaan, kepolisian... monggo masuk papua, periksa semua pejabat papua.. minta kawal sama TNI bila perlu..
Diubah oleh khayalan 30-08-2019 16:07
ruuuruuu dan 7 lainnya memberi reputasi
8
1.9K
26
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan