Mungkin gerah mendengar berbagai komentar dari masyarakat yang mempertanyakan rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Pulau Kalimantan. Dalam wawancara-nya dengan Kompas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota negara sudah dibahas mendalam sejak tiga tahun belakangan.

"Kajian sudah tiga tahun sejak 2017. Dari zaman Andrinof sudah dibahas," ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Entah apakah benar memang demikian adanya, ataukah ini muncul karena keraguan sebagian besar dari masyarakat yang merasa rencana ini muncul dengan tiba-tiba, tetapi saya setuju bahwa memang sudah waktunya kita memindahkan ibukota kita keluar dari Pulau Jawa. Rusuh yang timbul di Jayapura, akibat insiden di Surabaya dan Malang, adalah salah satu fenomena yang memperkuat keyakinan saya bahwa ibukota perlu dipindahkan keluar dari Pulau Jawa.



Sudah terlalu lama, narasi tentang kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dibiarkan. Perlu ada kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa hal itu tidak benar.

Biaya ekonomi dan masalah lingkungan hidup yang pasti muncul, tidak bisa kita abaikan dan harus dicari penyelesaian dan pecegahan-nya. Namun masalah disintegrasi bangsa tidak bisa diremehkan.

NKRI harga mati, Indonesia sebagai negara kesatuan, harus dipertahankan meskipun mahal harganya. Jangan sampai kita kembali mengulang kesalahan yang menyebabkan Timor Leste terpisah dari kita.

Persatuan jangan dipaksakan, dialog harus dikemukakan, diikuti dengan tindakan-tindakan nyata dan kebijakan yang menunjukkan pada seluruh penduduk Indonesia, bahwa kita semua adalah satu bagian dari satu bangsa dan negara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya mendapatkan pengayoman dan perhatian dari pemerintah.

Pemindahan ibukota ke Kalimantan tentu bukan jawaban yang menyelesaikan masalah, tetapi seharusnya setiap dari kita, terutama yang berada di luar Pulau Jawa, harus melihat kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu.

Tentu butuh waktu yang lama, agar pemerataan pembangunan dan kesehaterraan itu terwujud. Yang terpenting bahwa sudah ada niat dan tindakan-tindakan yang nyata untuk mewujudkan pemerataan pembangunan itu.

Sumber referensi : https://nasional.kompas.com/read/201...selama-3-tahun