Ada yang menarik di berita media belakangan ini, yakni kasus sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN-Persero) yang merupakan BUMN dengan PT Karya Teknik Utama (PT KTU) terkait kepemilikan saham PT Karya Citra Nusantara (PT KCN).
Awalnya saya mengira ini hanya sengketa bisnis biasa, namun belakangan saya membaca berita bahwa PT KBN sampai menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan dalam rangka menyelamatkan aset negara.
Hmm… menyurati Presiden? Aset negara? Ya, rupanya kasus ini menyangkut pengelolaan Pelabuhan Marunda di Jakarta. Singkat cerita, kasus yang berkembang adalah PT KTU yang notabene perusahaan swasta itu berupaya menguasai aset negara yakni Pelabuhan Marunda yang seharusnya dikuasai oleh PT KBN.
Lalu apa yang masalahnya? Di sinilah pentingnya kasus ini. Pelabuhan Marunda merupakan aset negara yang selayaknya juga dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi, bukan untuk kepentingan orang per orang. Dan, rupanya itulah yang mendorong PT KBN sebagai perwakilan negara membawa kasus ini ke meja hijau.
Lalu siapa PT KTU sampai punya celah untuk menguasai Pelabuhan Marunda. Inilah menariknya, ternyata PT KTU dimiliki oleh Wardono Asnim (Khe Kun Cai).  Mengapa menarik? Karena pengusaha galangan kapal ini belakangan diberitakan terkait dengan sindikat penjarah kapal perang di laut (Baca: Sindikat China Penjarah Kapal Perang di Laut Asia Tenggara, Tirto.id, 22/1/2018).
Di artikel tersebut, Wardono diberitakan sebagai pemilik PT Kerajinan Tangan Mandiri dimana perusahaan ini merupakan pemilik PT Mitra Armada Kirana yang merupakan pemilik kapal Armada Salvage 8. Kapal inilah yang dituding menjarah bangkai kapal perang di laut. Kasus ini sempat menjadi sorotan media internasional.
Singkatnya, kasus ini menarik karena ada upaya menguasai Pelabuhan Marunda oleh PT KTU yang pemiliknya ternyata tengah bermasalah karena dituding menjarah bakai kapal di laut. Dari sini kita tentu bisa menarik kesimpulan mengenai kredibilitas PT KTU dan track record pemiliknya. Agaknya, tidak heran bila PT KBN membawa kasus Pelabuhan Marunda itu ke pengadilan. Itulah juga mengapa kasus ini menjadi topik hangat di berbagai media.