https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...from=wp_wm_cnn



Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisyaratkan imbal hasil atau return dari surat utang daerah (municipal bond) yang akan diterbitkan Pemda DKI akan menarik minat investor.

Surat utang tersebut rencananya diterbitkan tahun depan. Saat ini, Anies mengaku masih melakukan kajian. "Yang jelas, buat investor Jakarta menarik, karena return jelas," terang dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).

Ia menyebut dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang tersebut nantinya langsung dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya, untuk pembangunan tahun berikutnya. "Nanti masuk ke APBD," katanya.

Apalagi, Anies melanjutkan, kebutuhan anggaran DKI Jakarta terus meningkat. Salah satunya, terkait mega proyek infrastruktur yang diklaimnya sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ia mengaku telah mendapat persetujuan dari Jokowi.

Dalam pengajuannya tersebut, DKI Jakarta diproyeksi membutuhkan anggaran Rp571 triliun. Anggaran itu akan mengalir untuk pembangunan proyek kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dan kereta Lintas Rel Terpadu (LRT). Kedua transportasi massal itu digadang-gadang menjadi prioritas pembangunan di DKI Jakarta.

Selain itu, anggaran juga akan mengalir ke proyek perumahan rakyat. "Kemudian, jaringan utilitas, jaringan pembuangan air, jaringan air bersih, itu semua kami kebut dalam 10 tahun," terang Anies.

Selain pembiayaan dari surat utang, rencananya kebutuhan anggaran juga ditutup dari pendanaan dari APBD, pinjaman ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga kerja sama dengan swasta.

Sebenarnya, rencana penerbitan surat utang daerah juga pernah dilempar oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, ia mengatakan sampai saat ini belum mendapat izin penerbitan surat utang daerah dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Hal ini lantaran finalisasi proposal penerbitan surat utang baru sampai tahap meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Masih proses di DPRD. Kami menunggu sikap DPR atau izin prinsip," ucap Ganjar kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sempat diklaim menjadi daerah yang paling siap untuk menerbitkan surat utang bersama Jawa Barat. Rencananya, Jawa Tengah akan menerbitkan surat utang sebesar Rp2 triliun untuk membiayai sejumlah pembangunan infrastruktur.

Tak hanya Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bilang ingin melakukan penerbitan surat utang daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi Tanah Pasundan.

"Ibaratnya Jawa Barat ini kecepatannya hanya 50 km per jam kalau pakai dana APBD, tapi dengan obligasi daerah kecepatannya bisa naik jadi 80 km per jam. Sekarang saja sudah 5,6 persen pertumbuhan ekonomi, apalagi nanti dengan obligasi daerah dan pengembangan kualitas, lebih cepat lagi," tandasnya.