"Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah."
UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1



------------

Dari isi pasal di atas kita tahu bahwa program wajib belajar ini adalah program dari pemerintah yang akan menjadi tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan. Baik dari segi fasilitas mau pun kualitas yang diberikan terhadap peserta didik. Termasuk dengan biaya pendidikan yang semuanya di tanggung oleh pemerintah. Secara nasional, program ini menjadi tanggug jawab menteri namun untuk pelaksanaannya pemerintah daerah mengambil peran sebagai nahkoda penggeraknya. Termasuk dalam penentuan satuan pendidikan atau jenjang pendidikan yang masuk ke dalam program wajib belajar. Saat ini pun, kita tahu bahwa program wajib belajar yang sudah menyentuh angka 12 tahun ini masih belum berjalan secara menyeluruh. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dari masing-masing wilayah provinsi yang diatur melalui Peraturan Daerah. Agan sista bisa baca PP No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pasal 7.


Bicara soal program wajib belajar, tentunya lekat dengan pemaknaan sistem pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Tak perlu berkaca pada sistem pendidikan di luar sana karena memang seharusnya pemerintah punya tanggung jawab terhadap kualitas pendidikan anak-anak bangsa. Dalam proses pelaksanaannya, memang Indonesia belum seluruhnya bisa menerapkan wajib belajar 12 tahun karena keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya bagi wilayah tertinggal.


Nah yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana dengan mereka yang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah bahkan mendapat dana bantuan khusus tiap bulan atau semester seperti yang terjadi di Jakarta. Apakah dengan sistem pendidikan gratis dan fasilitas seperti itu kita (yang mendapat fasilitas) sudah memanfaatkannya dengan baik? atau malah justru terlena dengan kemudahan yang didapat?  Inilah fenomena yang terjadi, yang ane lihat saat ini. (tidak semua, tapi beberapa)



1. Terjadi Kesenjangan Kualitas Pendidikan


Ini yang benar-benar nyata terjadi akibat beban plaksanaan program wajib belajar ditanggung oleh pihak pemerintah daerah. Kita tahu bahwa anggaran dari tiap daerah berbeda-beda. Hal itulah yang membuat sarana dan prasarana menjadi berbeda antar wilayah. Dan bukan tidak mungkin bahwa perbedaan itu pula yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kualitas pendidikan di kota dengan pendidikan di daerah-daerah. Bukan hanya itu, kesenjangan kualitas pendidikan pun terjadi jika kita menengok kualitas pendidikan di sekolah negeri dengan di sekolah Swasta. Sekolah memang bisa dimana saja, tapi jika bicara soal kualitas, terkadang sekolah negeri sedikit mengenyampingkan kualitas pendidikan itu sendiri. Hal ini sudah banyak terjadi khususnya di Jakarta.



2. Beban Biaya Berkurang
Namun Semangat Juga Berkurang


Fasilitas pendidikan gratis nampaknya sedikit menjadi bumerang bagi bangsa ini. Alih-alih ingin menyejahterakan rakyat dengan fasilitas pendidikan yang dipermudah, namun faktanya tak sedikit kita menemukan siswa-siswi yang masih tidak sadar dengan kewajiban yang harus dilakukannya yakni belajar. Banyak dari mereka yang justru bermalas-malasan untuk berangkat sekolah, padahal untuk biaya pendidikan sudah di-cover oleh pemerintah. Dan mirisnya, jika kita tengok para siswa yang sekolah di sekolah swasta, mereka justru dengan semangatnya mengikuti pelajaran, bahkan mereka jauh lebih sibuk di sekolah dengan kegiatan-kegiatannya. Namun tetap kita tidak bisa mengeneralisir keadaan ini.



3. Banyak Manipulasi Data
Untuk Mendapat Fasilitas Khusus


Ini dia yang terkadang membuat jiwa idealis saya seolah terkoyak melihat keadaan ini. Untuk mendapat fasilitas istimewa dari pemerintah, biasanya kita diharuskan melengkapi berkas persyaratan yang tak sedikit. Nah dari sini, tak sedikit pula kita menemukan banyak oknum yang memanfaatkan situasi dan mengakali keadaan. Mereka yang seharusnya tidak bisa menerima bantuan atau fasilitas nyatanya dapat dengan mudah bisa melengkapi berkas persyaratan untuk dapat keistimewaan itu. Dan faktanya banyak yang memanipulasi data, dan hal inilah yang banyak terjadi pada program Kartu Jakarta Pintar. Dengan adanya bantuan atau fasilitas khusus dari pemerintah terkadang kita terlena untuk tetap bisa menikmati walau dari segi persyaratan tidak bisa dikatakan sebagai penerima.



Tiga poin di atas merupakan apa yang saya lihat dan perhatikan semenjak pendidikan mulai digratiskan. Saya tidak mengatakan bahwa pendidikan harus bayar hanya saja pendidikan gratis ini ada baiknya kita manfaatkan dengan baik, bukan malah membaut kita menjadi terlena dengan kemudahan yang ada. Bagi kita/kalian yang saat ini masih bersekolah, marilah belajar dengan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, sementara dari segi satuan pendidikan ada baiknya tetap meningkatkan kualitas pendidikan sehingga tidak kalah dengan kualitas pendidikan di sekolah swasta yang berbayar, dan untuk para orang tua/wali murid silakan perjuangkan hak kalian jika fasilitas khusus yang disediakan pemerintah adalah untuk Anda. 

Terima kasih, sampai jumpa di thread selanjutnya.
-----------------


Baca thread ane yang lain
di mari gan.