Sabtu, 24 Agustus 2019 | 20:19 WIB

PBB: Tingkat Kemiskinan di Malaysia Jauh Lebih Tinggi


Seorang pedagang menjual nangka di kios buah pinggir jalan di Karak, di pinggiran Kuala Lumpur, negara bagian Pahang, Malaysia, Rabu (21/8/2019). Tingkat kemiskinan resmi Malaysia turun dari 49% pada tahun 1970 menjadi hanya 0,4% pada tahun 2016. ( Foto: AFP / Mohd RASFAN )

Kuala Lumpur, Beritasatu.com- Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia (HAM), Philip Alston, membantah pernyataan Malaysia bahwa negara itu hampir berhasil menghapuskan kemiskinan. Alston menegaskan angka resmi kemiskinan di Malaysia sangat tidak akurat dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Tingkat kemiskinan di Malaysia dilaporkan turun dari 49% pada 1970 menjadi hanya 0,4 persen pada 2016. Terkait hal itu, Alston menyatakan angka-angka resmi pemerintah didasarkan pengukuran yang sudah ketinggalan zaman, ditambah garis kemiskinan masih dipertahankan pada tingkat yang sama selama puluhan tahun meskipun biaya hidup semakin tinggi.
Alston mengatakan dari analisis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok independen disimpulkan bahwa Malaysia mengalami “kemiskinan signifikan” dan tingkat kemiskinan sebenarnya adalah 15 persen.

“Angka resmi pemerintah akan menjadikannya (Malaysia) juara dunia dalam menghapuskan kemiskinan, tapi saya pikir cukup jelas bukan itu masalahnya,” ujar Alston dalam konferensi pers hari Jumat (23/8) saat kunjungannya selama 11 hari ke Malaysia.
Kantor Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan atas penilaian Alston.

Menurut Alston, garis kemiskinan nasional yang ditetapkan Pemerintah Malaysia “konyol” yakni senilai 980 ringgit (Rp 3,3 juta) per rumah tangga per rumah. Itu artinya, keluarga perkotaan dengan empat anggota keluarga harus bertahan dengan 8 ringgit (sekitar Rp 27.000) atau kurang dari US$ 2 per orang per hari.
“Ini tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan benar-benar mengerikan,” katanya.

Alston menambahkan penghitungan yang rendah untuk tingkat kemiskinan menyebabkan kurangnya efektivitas dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Dia mengatakan terlalu banyak program-program yang kurang dana atau tidak efektif.

Natasia Christy Wahyuni / WIR
Sumber: Suara Pembaruan

Sumber