TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (22/8/2019).

Demo yang digelar oleh sejumlah organisasi buruh itu untuk mendesak pemerintah agar merevisi UU nomor 13 tahun 2003. Isi Undang-undang itu dianggap tidak memihak kepada para buruh.

Kordinator aksi Aliansi Buruh Jabar, Ajat Sudrajat mengatakan pihaknya meminta pemerintah dan DPRD Jabar mendukung tuntutannya.

"Poinya yaitu menolak sistem pemagangan nasional, menolak sistem upah murahyang berlaku di jabar jadi poin-poin penting ini yang kami sampaikan dan mudah-mudahan di respon," kata Ajat saat dikonfirmasi di sela aksi penyampaian pendapat tersebut.

Ia berharap tuntutan para buruh se-Jabar ini didukung oleh pemerintah setempat dalam bentuk rekomendasi dukungan.

Ajat menjelaskan bahwa UU nomor 13 tahun 2003, dari draf yang diterima beredar isu soal pengurangan pesangon buruh pekerja.

Selain itu ada juga permanen penetapan perkerja waktu tidak tertentu atau kontrak, serta penetapan pekerjaan yang bisa diserahkan pada perusahaan out sourching. Termasuk adanya penghambatan pembentukan serikat buruh atau hak pekerja lainnya.

Sejumlah poin dalam draft UU tersebut dirasa akan merugikan para buruh dan pekerja di Indonesia.

"Harapan kami mereka (pemimpin daerah) mendukung kami dengan menolak draf dari revisi UU tersebut. Sudah sepantasnya sebagai pemimpin di Jabar untuk mendukung kami para kaum buruh dan pekerja," ujar dia.

Unjuk rasa yang digelar para buruh ini pun untuk menyuarakan isi lokal, yakni dampak dari program nasional Citarum Harum.

Menurut Ajat, program Citarum Harum ini berdampak pada relokasi perusahaan di wilayah Jawa Barat, seperti di Cirebon, Subang, dan Kertajati.

"Dampaknya sangat kompleks karena dikhawatirkan terciptanya upah murah, karena upah yang di terima akan di daerah," katanya.