Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Secara fisik pemindahannya menurut rencana pemerintah dimulai pada tahun 2024. Namun prosesnya akan dimulai tahun depan.

Berdasarkan dokumen gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rabu (21/8/2019), ada sejumlah tahapan pemindahan ibu kota.

2020

Di tahun depan, yakni tahun 2020 pemerintah akan menyiapkan regulasi atau aturan yang sah, yang menetapkan pemindahan negara ke Kalimantan. Nantinya, regulasi tersebut menjadi dasar untuk pemerintahan-pemerintahan setelah Jokowi dalam melanjutkan pembangunan ibu kota baru.

Di tahun 2020 juga pemerintah akan membentuk kelembagaan yang dikhususkan untuk pembangunan ibu kota baru ini. Lalu, master plan kota dan perencanaan teknis kawasan juga akan disiapkan di tahun 2020.

2021

Kemudian, di tahun 2021 pemerintah akan memulai penyediaan lahan. Kebutuhan lahan sendiri sudah direncanakan dalam dua skenario, yakni seluas 40.000 Hektare (Ha) dan 30.000 Ha, namun tetap akan dikembangkan kembali menyesuaikan kebutuhan.

Di tahun 2021 juga pemerintah akan menyusun detail engineering design (DED) kawasan atau perencanaan fisik ibu kota baru. Tahap yang menjadi cikal bakal pembangunan yakni groundbreaking atau peletakan batu pertama yang juga akan dilaksanakan di tahun 2021.

2022-2024

Lalu, di tahun 2022-2024 pemerintah akan memulai pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan juga sebagian kawasan di ibu kota baru yang harus diprioritaskan. Nantinya, di tahun 2024 akan dimulai awal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Tahap Pembangunan

Untuk tahap pembangunan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan diproyeksi memakan waktu hingga 24 tahun, mulai dari tahun 2021-2045. Artinya, pembangunan ibu kota baru ini tak cukup diselesaikan oleh satu masa jabatan pemerintahan di Indonesia.

Di tahun 2021-2024 pemerintah akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan yang membutuhkan luas lahan sekitar 2.000 hektare (Ha). Kawasan inti tersebut akan mencakup istana negara, kantor lembaga negara (eksekutif,legislatif, dan yudikatif), taman budaya, dan kebun raya atau botanical garden.

Di tahun 2025-2029 pemerintah akan membangun kawasan ibu kota negara yang mencakup perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Kompleks diplomasi atau diplomatic compound, yakni kawasan permukiman untuk pelaksana diplomasi juga akan dibangun di rentang waktu tersebut.

Tak lupa juga pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, pusat penelitian dan pengembangan, sarana Mice dan juga gedung-gedung pertemuan, sarana olah raga, museum, pusat perbelanjaan, dan juga pangkalan militer. Semua sarana tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029.

Selanjutnya, di tahun 2030-2045 yang merupakan tahap akhir pembangunan dari rencana pemerintah. Di rentang waktu ini, pemerintah akan membangun taman nasional dan konservasi orang utan, mengingat wilayah ibu kota negara akan dibangun di kawasan hutan dan berkonsep Forest City. Nantinya, pemerintah juga berencana membangun klaster permukiman untuk non-ASN.

Di rentang waktu tersebut juga akan dibangun kawasan metropolitan, dan juga wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi di sekitar ibu kota baru tersebut.

https://m.detik.com/finance/properti...rom=wpm_nhl_12