Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, mengomentari polemik yang dipicu ulama kontroversial asal India, Zakir Naik. Disebutkan Mahathir bahwa 'cukup jelas' Zakir Naik berupaya menghasut kebencian ras di Malaysia melalui komentar-komentarnya.

Seperti dilansir media lokal Malaysia, Malay Mail dan The Star, Senin (19/8/2019), komentar Mahathir ini disebut sebagai kritikan paling tajam yang pernah disampaikan terhadap Zakir Naik yang berkewarganegaraan India ini. Komentar ini disampaikan PM Mahathir dalam konferensi pers yang digelar setelah acara peluncuran 62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019 pada Minggu (18/8) waktu setempat.

Mahathir menyebut Zakir Naik telah melewati batas ketika meminta etnis China di Malaysia untuk 'pulang terlebih dulu' dan mempertanyakan loyalitas warga etnis India di Malaysia. Disebutkan Mahathir bahwa kata-kata Zakir Naik itu bersifat menghasut.

Lebih lanjut, Mahathir menyebut Zakir Naik telah melanggar hak istimewa sebagai seorang warga negara asing yang berstatus permanent resident, dengan menyampaikan pernyataan bernada politik seperti itu. Zakir Naik diketahui menyandang status permanent residen di Malaysia sejak tahun 2015.

"Pertama, saya tidak tahu siapa yang memberikannya status PR (permanent resident), tapi sebagai seorang PR, Anda tidak bisa berpartisipasi dalam politik," sebut Mahathir kepada wartawan setempat.

"Guru-guru agama bisa berkhotbah, tapi dia (Zakir Naik-red) tidak melakukannya. Dia bicara soal memulangkan warga etnis China ke China dan warga etnis India ke India. Itu politik," imbuhnya.

Mahathir menyebut bahwa pemerintahannya sangat berhati-hati saat bicara soal isu-isu yang sensitif bagi kelompok masyarakat berbeda di Malaysia. "Saya tidak pernah mengatakan hal-hal semacam ini. Tapi dia meminta warga etnis China untuk pulang," ucapnya.

"Jika Anda ingin bicara soal agama, silakan, itu diizinkan. Kami tidak ingin menghentikannya dari aktivitas tersebut. Tapi ini cukup jelas bahwa dia (Zakir Naik-red) ingin berpartisipasi dalam politik ras di Malaysia. Sekarang, dia membangkitkan perasaan rasial. Itu buruk," tegas Mahathir.

Diketahui bahwa Zakir Naik tengah diselidiki oleh Kepolisian Diraja Malaysia atas dugaan melanggar pasal 504 UU Pidana Malaysia, yang mengatur soal tindak penghinaan secara sengaja dengan niat untuk memprovokasi demi merusak perdamaian. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima 115 laporan soal Zakir Naik.

Penyelidikan terhadap Zakir Naik difokuskan pada dua pernyataan yang disampaikan ulama kelahiran Mumbai, India itu, dalam sebuah dialog keagamaan di Kelantan, Malaysia, beberapa waktu lalu. Pernyataan pertama didasarkan pada sebuah tayangan video yang disebarkan via WhatsApp, yang menunjukkan Zakir Naik menyebut warga Hindu di Malaysia tidak mendukung PM Mahathir, tapi mendukung PM India Narendra Modi. Pernyataan kedua didasarkan pada artikel portal berita Malaysiakini yang melaporkan Zakir Naik meminta warga etnis China di Malaysia untuk meninggalkan negara tersebut.

Pelanggaran terhadap pasal 504 UU Pidana Malaysia memiliki ancaman hukuman maksimum dua tahun penjara, atau hukuman denda, atau keduanya.

Zakir Naik dalam pernyataan kepada wartawan setempat sebelumnya menyebut pernyataannya itu telah 'diputarbalikkan dan dikutip secara salah demi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal'.

Mahathir dalam konferensi pers menyebut pernyataan-pernyataan Zakir Naik bernada menghasut dan tidak peka. Ditegaskan Mahathir bahwa pemerintahannya akan membiarkan proses hukum berjalan terhadap Zakir Naik, sebelum mengambil keputusan.

"Apa yang dia (Zakir Naik-red) katakan adalah buruk," ucap Mahathir. "Sekarang polisi sedang menyelidikinya jadi kita akan membiarkan mereka (polisi menyelidiki), pemerintah ini menghormati hukum," imbuhnya.

Sebelumnya Mahathir mengindikasikan bahwa status permanent resident yang dipegang Zakir Naik bisa dicabut oleh pemerintahannya, namun setelah ulama kontroversial itu terbukti melakukan tindakan yang merusak kesejahteraan Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia menunggu hingga penyelidikan selesai.

"Apapun tindakan yang akan kami ambil, akan sesuai dengan aturan hukum. Pemerintahan ini menghormati penegakan hukum," tandasnya.